Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjadwalkan tuntutan terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan tiga terdakwa kuota haji tambahan pada 30 November 2026. Gus Alex mengaku lega usai sidang.
Komisi III DPR lewat keterangan tertulis Ketua Habiburokhman, Sabtu (21/11/2026), menjelaskan UU Perampasan Aset tak memuat illicit enrichment, menjawab kritik Mahfud MD dan ICW. KPK sebelumnya menyatakan akan mengkaji Pasal 53 dan 61.
Terdakwa Silmy Karim menyebut pungutan izin tinggal WNA sudah ada sebelum 2018 dan mengaku menghentikannya, usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Jaksa KPK mendakwanya memeras dan menerima gratifikasi.
KPK menahan tersangka BW, staf anggota DPR berinisial AS, mulai 16 November 2026 dalam kasus dana hibah pokmas Jatim. BW diduga menerima jatah sekitar Rp1,26 miliar; dua rumahnya disita.
Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan KPK meminta pencegahan Ahmad Dedi alias Dedi Congor ke luar negeri sejak 23 Oktober 2026, berlaku hingga 23 April 2027, terkait kasus Bea Cukai.
KPK menyatakan belum mengajukan cegah ke luar negeri bagi Nusron Wahid karena ia berstatus saksi. Pada Rabu (21/10/2026), menteri itu terlihat di sidang kabinet di Istana.
Penyidik KPK menyita sebuah BMW milik tersangka Richard Erlangga pada Jumat (23/10/2026), sehingga total sitaan mobil perkara BNPB menjadi empat unit. KPK masih menunggu balasan TNI soal dua prajurit aktif.
Dosen hukum UGM Richo Andi Wibowo, ahli yang dihadirkan jaksa KPK, menyatakan di sidang kuota haji Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (21/10) malam, bahwa pengaturan kuota tambahan menjadi kewenangan Menag.
PBNU meminta PCNU Nias dan PCNU Sekadau datang untuk tabayun dalam 7x24 jam terkait laporan dugaan riswah di Muktamar ke-35 NU ke KPK. Sanksi organisasi dan jalur hukum disebut terbuka.
Pengadilan Tipikor Jakarta menjadwalkan sidang dakwaan Silmy Karim dan tujuh terdakwa lain pada Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB, kasus pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA.
KPK tidak menerapkan pasal berancaman pidana mati dalam kasus dana siap pakai BNPB dan memilih Pasal 12 huruf i soal benturan kepentingan. Alasannya, waktu penetapan status perkara setelah OTT hanya 1x24 jam.
KPK menyita uang tunai Rp800 juta yang diserahkan kuasa hukum Ketua Umum GRIB Jaya Hercules pada Kamis (15/10/2026) di Gedung Merah Putih, terkait dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN.
KPK menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memakai uang imbalan kontraktor untuk membayar utang Pilkada 2024. Kepala BPK Jateng diduga meminta Rp600 juta dalam negosiasi penghapusan temuan audit.
Penyidik KPK mengevaluasi apakah alasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang berada di Malaysia saat tak hadir pemeriksaan 15 Oktober 2026, patut dan wajar, kata Achmad Taufik Husein, Jumat (16/10/2026).
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi, yang baru diangkat menggantikan Suharyanto, menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum KPK atas dugaan korupsi dana siap pakai. Penyidikan KPK masih berjalan.
KPK menyatakan Ahmad Dedi alias Dedi Congor, ASN Ditjen Bea dan Cukai, tak hadir diperiksa pada 9 Oktober 2026 karena sakit. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya.
Di sidang kuota haji tambahan 2023-2024, Kamis (8/10/2026), saksi menyebut PT Abdi Ummat Wisata International memberangkatkan dua jemaah lewat kuota petugas dengan tarif 14.000 dolar AS per orang.
KPK menetapkan delapan tersangka baru pada September 2026 dalam pengembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek jalan di BBPJN Sumatera Utara. Identitas belum diumumkan.
KPK memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (7/10/2026), dalam lanjutan penyidikan dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar.