KPK menyatakan belum mengajukan cegah ke luar negeri bagi Nusron Wahid karena ia berstatus saksi. Pada Rabu (21/10/2026), menteri itu terlihat di sidang kabinet di Istana.
Penyidik KPK mengevaluasi apakah alasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang berada di Malaysia saat tak hadir pemeriksaan 15 Oktober 2026, patut dan wajar, kata Achmad Taufik Husein, Jumat (16/10/2026).
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang tak hadir pada Rabu (7/10/2026) dengan alasan agenda internal kementerian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kurang bisa mengatur waktu setelah ia tidak hadir sebagai saksi pada 7 Oktober 2026 dengan alasan agenda internal kementerian.
KPK menggeledah kantor perusahaan properti Bela Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (29/9/2026), karena diduga memberi uang kepada oknum Kementerian ATR/BPN dalam pengurusan HGB.
KPK menemukan sejumlah ATM dengan rekening yang diduga menampung setoran kantor pertanahan di Jawa Timur saat menggeledah Kanwil BPN Jatim. Dana itu diduga untuk kegiatan di luar APBN.
KPK menyita dolar AS, dolar Singapura, dan perhiasan diduga emas saat menggeledah Kanwil BPN Jatim pada 24 September 2026; sebelumnya pada 18 September, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan menghormati proses hukum KPK dalam kasus dugaan suap HGB Summarecon.
KPK menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur pada Kamis (24/9/2026) dalam kasus suap HGB Summarecon, sambil mendalami dugaan sebagian dana Rp106,3 miliar dipakai untuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.