Silmy Karim, terdakwa perkara dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA), mengatakan pungutan dalam pengurusan izin tinggal WNA sudah ada sebelum 2018. Ia menyampaikannya seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026), sambil mengaku menghentikan praktik itu saat menjabat.
Silmy, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyebut hal tersebut ia catat dari keterangan saksi di persidangan. Ia juga membantah terlibat maupun menyuruh pemungutan uang dari pemohon.
Apa yang disampaikan Silmy usai sidang
Menurut detikNews, Silmy merujuk keterangan Yohannes Sri Windarto, anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018–2025, yang bersaksi dalam sidang itu.
“Jadi di situ salah satu yang saya catat adalah sudah berlangsung dari sebelum 2018 bahkan”
— Silmy Karim, terdakwa, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Silmy mengaku baru mengetahui bahwa praktik itu telah ada sebelum 2018 dari persidangan. Ia mulai menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 4 Januari 2023, menurut Liputan6.
“Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024”
— Silmy Karim, terdakwa, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Ia menyatakan Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) diluncurkan untuk menghindari pertemuan langsung antara petugas dan pemohon. Silmy juga menyebut perkara ini sebagai kriminalisasi yang diawali operasi tangkap tangan yang menurutnya palsu, dan berharap proses OTT itu digali di persidangan. Ini klaim pihak terdakwa dan belum diuji majelis hakim.
Keterangan saksi dan perbedaan rentang waktu
Liputan6 dan ANTARA melaporkan, Yohannes bersaksi bahwa dirinya yang menghimpun uang dari pemohon layanan keimigrasian dalam kurun 2018 hingga 2025. Dana itu disebut "uang klik" atau "uang loket". ANTARA menulis saksi juga mengungkapkan bahwa praktik pengumpulan uang telah berlangsung sejak sebelum 2018.
Dengan demikian, rentang yang disebut Silmy (sebelum 2018) lebih panjang daripada periode pengumpulan uang oleh saksi sendiri (2018–2025) menurut dua media itu. Sumber yang kami rujuk belum memuat tanggapan jaksa KPK atas klaim Silmy.
Tanggapan kuasa hukum
Kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan keterangan saksi menunjukkan penerimaan uang tidak resmi itu merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan. Menurut dia, praktik itu sudah berjalan sebelum Silmy menjabat sehingga tidak bisa ditarik unsur kesengajaan kepada kliennya.
Dodi menjelaskan, Silmy menginisiasi Permenkumham agar pengurusan izin keimigrasian dilakukan lewat aplikasi secara daring. Pemohon cukup mengunggah dokumen dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan proses paling lama 5 hari, sehingga tidak ada ancaman overstay. Biro jasa, menurut dia, tidak lagi diperlukan.
Ia juga merujuk Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 tertanggal 7 Oktober 2024 yang menginstruksikan layanan Molina dilakukan daring tanpa tatap muka, menurut ANTARA. Dodi mempertanyakan motif penetapan kliennya sebagai terdakwa.
Dakwaan jaksa KPK
Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10), jaksa mendakwa Silmy memeras pemohon dokumen keimigrasian dengan total Rp168.972.869.901 (Rp168,9 miliar). Jaksa menyebut Silmy menerima bagian Rp1,2 miliar.
Pemerasan didakwakan dilakukan dengan mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen, termasuk izin tinggal kunjungan, ITAS, ITAP, dan alih status. Menurut jaksa, Silmy bertindak bersama Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah. CNN Indonesia mencatat sebagian dari mereka dituntut secara terpisah.
Jaksa juga menyebut perbuatan itu memperkaya sejumlah pihak, antara lain Saffar Rp500 juta dan Gusti Benardiansyah Rp50.965.111.560.
Selain itu, Silmy didakwa menerima gratifikasi Rp33.941.119.000 (Rp33,9 miliar), terdiri dari uang Rp2.560.000.000 dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp31.381.119.000. Liputan6 menulis total Rp33,8 miliar, sedangkan ANTARA menulis Rp33,94 miliar.
Silmy didakwa dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto KUHP Nasional. Sebagai terdakwa, ia belum dinyatakan bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.



