Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan BW, staf anggota DPR RI berinisial AS, pada Senin (16/11/2026). BW berstatus tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Dalam perkara yang sama, KPK juga menyita dua rumah miliknya.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan masa penahanan BW untuk tahap pertama adalah 20 hari, dari 16 November sampai 5 Desember 2026. BW dititipkan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Peran BW dalam dugaan korupsi dana hibah pokmas Jatim

Menurut KPK, AS diduga menugaskan BW mengurus usulan pekerjaan yang dibiayai dana hibah. BW juga disebut menjadi penghubung dan koordinator para koordinator lapangan (korlap), memeriksa kelengkapan usulan, serta mengatur penyerahan biaya komitmen.

BW diduga pula memegang uang setoran para korlap dan mencatat rekap pengeluaran AS. Taufik menyebut, sepanjang 2019-2022 AS menerima biaya komitmen total Rp41,7 miliar. Sebanyak Rp40,5 miliar disebut untuk AS, sementara BW kebagian sekitar Rp1,26 miliar.

AS sendiri adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. KPK menduga ia mendapat jatah hibah empat tahun beruntun: Rp48,9 miliar (2019), Rp27,6 miliar (2020), Rp121,3 miliar (2021), dan Rp83,7 miliar (2022). VIVA menulis totalnya Rp291,5 miliar, tetapi angka itu tidak sama dengan jumlah keempat rincian tersebut. Redaksi belum memperoleh konfirmasi KPK soal selisih ini.

Menurut KPK, anggota dewan yang mengusulkan pergeseran alokasi hibah antaranggota diduga dimintai AS biaya komitmen sebesar 15 hingga 20 persen. Adapun korlap yang membentuk pokmas dan menyusun proposal diduga dimintai 20 hingga 25 persen.

Dua rumah di Surabaya dan Mojokerto disita

Taufik menjelaskan di Gedung Merah Putih KPK bahwa penyidik menyita dua aset milik BW berupa rumah, masing-masing di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Penyitaan ini bagian dari upaya memulihkan kerugian keuangan negara.

“Hal itu dilakukan oleh penyidik untuk pemulihan atau asset recovery”

— Achmad Taufik Husein, Direktur Penyidikan KPK

Posisi BW di antara 20 tersangka

Perkara ini berkembang dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022. KPK mengumumkan 21 tersangka pada 2 Oktober 2025. Pada 16 Desember 2025, penyidikan atas Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, Kusnadi, dihentikan karena ia meninggal dunia, sehingga tersisa 20 tersangka, termasuk BW.

Dari 20 tersangka itu, tiga diduga penerima suap dan 17 pemberi suap. Hingga 16 November 2026, KPK telah menahan sembilan orang. Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, dan Jodi Pradana Putra ditahan di klaster suap terhadap Kusnadi.

Lima lainnya, yakni Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, Moch. Mahrus, dan BW, masuk klaster suap terhadap AS dan BW. Menurut Liputan6, empat dari sembilan tahanan itu sudah divonis bersalah, sedangkan empat lainnya masih disidangkan.

Pasal yang disangkakan

KPK menyangkakan BW, bersama AS, melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001), juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber yang dirujuk belum memuat tanggapan BW maupun AS atas sangkaan itu. Seluruh pihak yang disebut berstatus tersangka dan tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.