Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang tak hadir pada Rabu (7/10/2026) dengan alasan agenda internal kementerian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kurang bisa mengatur waktu setelah ia tidak hadir sebagai saksi pada 7 Oktober 2026 dengan alasan agenda internal kementerian.
KPK menggeledah Dinas Perdagangan dan BKAD Kota Madiun pada 1 Oktober 2026 dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik. Belum ada tersangka dalam perkara gratifikasi dan TPPU ini.
KPK menggeledah Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Kamis (1/10/2026), untuk mencari bukti dugaan gratifikasi dan pencucian uang, pengembangan kasus Wali Kota nonaktif Maidi.
PN Jakarta Selatan dijadwalkan membacakan putusan praperadilan Silmy Karim terhadap KPK pada Selasa (29/9) pukul 16.00 WIB. Ia menggugat status tersangka dan penyitaan dalam kasus izin tinggal WNA.
KPK menggeledah kantor perusahaan properti Bela Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (29/9/2026), karena diduga memberi uang kepada oknum Kementerian ATR/BPN dalam pengurusan HGB.
KPK menemukan sejumlah ATM dengan rekening yang diduga menampung setoran kantor pertanahan di Jawa Timur saat menggeledah Kanwil BPN Jatim. Dana itu diduga untuk kegiatan di luar APBN.
KPK menyita dolar AS, dolar Singapura, dan perhiasan diduga emas saat menggeledah Kanwil BPN Jatim pada 24 September 2026; sebelumnya pada 18 September, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan menghormati proses hukum KPK dalam kasus dugaan suap HGB Summarecon.
KPK mendalami dugaan sejumlah kantor pertanahan (Kantah) di Jawa Timur menyetor uang ke oknum Kanwil BPN Jatim, menyusul temuan uang ratusan juta rupiah, valas, dan perhiasan emas saat penggeledahan Kamis (24/9/2026).
Jaksa KPK menuntut Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq 5 tahun penjara, denda Rp250 juta, dan pencabutan hak politik dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (24/9/2026).
KPK memeriksa sejumlah saksi, termasuk PPAT dan ASN, untuk menelusuri dugaan suap pemeriksaan pajak dan aset mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, tersangka kasus restitusi pajak.
KPK menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi setelah OTT 21 September 2026. Sumber yang dihimpun belum memuat dugaan aliran dana ke pihak lain.
KPK menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur pada Kamis (24/9/2026) dalam kasus suap HGB Summarecon, sambil mendalami dugaan sebagian dana Rp106,3 miliar dipakai untuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
KPK resmi menyita uang tunai Rp200 juta dalam kasus dugaan pemerasan proyek oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena, sekaligus mengingatkan pejabat daerah lewat Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
KPK menyatakan pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi alias Dedi Congor tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai pihak terkait pada Selasa (22/9/2026) karena sakit, sehingga jadwal pemeriksaan diatur ulang.