Komisi III DPR menjelaskan alasan Undang-Undang Perampasan Aset tidak memuat ketentuan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tak dapat dijelaskan asal-usulnya. Penjelasan itu disampaikan dalam keterangan tertulis Ketua Komisi III Habiburokhman yang diterima media di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), dua hari setelah UU tersebut disahkan dalam rapat paripurna.
Habiburokhman menegaskan, tak dimuatnya ketentuan itu tidak berarti DPR meninggalkan tujuan memiskinkan koruptor. Keterangan ini juga menjawab kritik yang muncul setelah pengesahan, termasuk dari Mahfud MD dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Alasan DPR: hukum acara dan perlindungan hak
Menurut Habiburokhman, UU ini mengatur sisi administratif perampasan, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengelolaan, hingga pengembalian aset. Sementara itu, penentuan suatu perbuatan sebagai pidana, termasuk lonjakan harta yang asalnya tak terjelaskan, menurutnya masuk wilayah hukum pidana materiil.
“Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas.”
— Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR
Ia juga merujuk Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang kepastian hukum dan larangan pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang. Menurutnya, kesulitan seseorang menerangkan asal hartanya dari sisi administrasi belum otomatis menunjukkan harta itu hasil kejahatan.
“Negara yang kuat bukanlah negara yang mudah merampas, melainkan negara yang merampas dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang adil.”
— Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR
Masukan publik dan perbandingan negara lain
Dalam keterangan tertulisnya, Habiburokhman menyebut Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, suara yang masuk tidak seragam: sebagian mendesak illicit enrichment dimuat, sementara lainnya menolak. Pada 26 Oktober 2026, Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin Said Karim mengusulkan agar ketentuan itu tidak diatur. Pandangan serupa, kata Habiburokhman, datang dari akademisi Universitas Jayabaya, Mahupiki, JAMAK, IMC, dan mahasiswa.
Ia menambahkan, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menilai perampasan aset harus melengkapi perkara pidana. Sebelumnya, seusai rapat paripurna pada 19 November 2026, Habiburokhman mengatakan DPR menerima masukan dari sedikitnya 15 elemen yang secara khusus membahas illicit enrichment, menurut Liputan6.
Dari praktik luar negeri, Habiburokhman mengutip putusan Pengadilan HAM Eropa pada 25 September 2025 dalam perkara Isaia and Others v. Italy. Menurutnya, pengadilan menilai selisih antara penghasilan dan harta, tanpa pembuktian memadai, belum cukup dijadikan dasar menyimpulkan aset berasal dari kejahatan. Ia juga menyebut Pasal 20 Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) hanya meminta negara pihak mempertimbangkan pengaturan illicit enrichment sesuai konstitusinya.
Ia pun mengutip kajian Basel Institute on Governance pada 2021 atas 103 yurisdiksi, yang mencatat 98 undang-undang tergolong illicit enrichment laws. Namun, katanya, banyak negara pusat keuangan dunia dengan sistem perampasan aset mapan tidak mempidanakannya. Soal Amerika Serikat, ia menyebut resolusi Senat tertanggal 27 Juli 2000 menilai delik itu memindahkan beban pembuktian ke terdakwa, sehingga bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.
Apa yang diatur: jalur tanpa putusan pidana
Habiburokhman menyatakan negara kini punya dua jalur merampas aset hasil korupsi: dengan putusan pidana atau tanpa putusan pidana. Jalur kedua, menurutnya, selama ini belum ada. Jika tersangka atau terdakwa wafat, kabur, atau tak dapat disidangkan, aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar tetap bisa dikejar.
Menurutnya, cakupan UU kini mencakup pula narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, dan penipuan serta penggelapan yang memakai teknologi informasi atau merugikan ekonomi masyarakat luas. Pidana mati bagi koruptor pada keadaan tertentu disebutnya hanya dipertegas, bukan delik baru, karena sudah ada dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ia menyatakan seluruh ketentuan berlaku bagi siapa pun, termasuk penyelenggara negara.
Tanggapan atas kritik ICW dan Mahfud MD
Menurut Habiburokhman, ICW menilai ada perlakuan tebang pilih, sedangkan Mahfud MD menyebut roh UU ini hampa. Komisi III, katanya, menghormati pandangan itu tetapi berbeda sikap: ia menyatakan tidak ada pasal yang mengistimewakan pejabat, dan menurutnya roh UU ada pada kemampuan negara menjangkau aset kejahatan hingga ke tempat tersembunyi, bahkan bila pelaku sudah meninggal atau buron. Ia menyebut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dapat menjadi pintu masuk penyelidikan dugaan korupsi maupun pencucian uang.
Latar: pengesahan dan respons KPK
DPR mengesahkan UU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026). Seusai paripurna, Habiburokhman mengatakan illicit enrichment tak dimasukkan antara lain karena sebagian pihak menilainya bertentangan dengan HAM dan karena UU ini bersifat formil. Ia juga menjelaskan badan pengelola aset dipisahkan dari penegak hukum untuk mencegah benturan kepentingan, sedangkan badan pengawas dibentuk agar UU tak disalahgunakan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip VIVA pada Jumat (20/11/2026), menyatakan KPK patuh pada undang-undang dan akan mengkaji pasal demi pasal, termasuk Pasal 53 dan 61 tentang Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset. Pengamat Hardjuno Wiwoho menyebut masih ada sekitar satu tahun sebelum UU berlaku efektif dan jalur uji materi ke Mahkamah Konstitusi terbuka bagi masyarakat.
Sumber yang dirujuk belum memuat nomor UU maupun naskah lengkapnya. Habiburokhman mengatakan rincian pandangan para pihak dihimpun dalam lampiran keterangan tertulis Komisi III.



