Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi. Menurut Tempo, operasi tangkap tangan (OTT) yang mendahului penetapan itu berlangsung pada Senin, 21 September 2026, sementara KPK mengumumkan status tersangka dalam konferensi pers Selasa (22/9/2026).

Menurut Detik, Sirajudin menjadi satu-satunya tersangka dari total 14 orang yang terjaring dalam OTT tersebut. Hingga pembaruan ini disusun, sumber yang kami himpun belum memuat keterangan KPK tentang nilai dugaan pemerasan maupun dugaan aliran dana.

Sorotan pada Pengadaan Proyek di Pemkab Bolmut

Tempo dalam laporannya menyebut pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjalankan program pembangunan, tetapi prosesnya rawan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. Menurut Tempo, dugaan tersebut kini mencuat di Pemerintah Kabupaten Bolmut setelah OTT KPK.

Laporan Tempo itu berjudul tentang bagaimana bupati diduga mengatur fee proyek. Namun, dari cuplikan sumber yang tersedia, rincian proyek, pihak yang dimintai, dan nilai dugaan pemerasan belum terlihat. Hal itu perlu menunggu penjelasan resmi KPK.

Proses Hukum dan Penahanan

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memaparkan penetapan tersangka dilakukan setelah alat bukti dinilai cukup pada tahap penyidikan.

“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu SJL (Sirajudin Lasena) selaku Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2025-2030.”

— Achmad Taufik Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK

Menurut Detik, penyidik menjerat Sirajudin dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah itu, ia ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang bisa dikutip dari Sirajudin maupun kuasa hukumnya.

PDI-P Cabut Dukungan dan Pastikan Status Kepartaian Sirajudin

Kabar OTT ini memicu respons dari PDI Perjuangan, partai yang bersama PPP mengusung Sirajudin dan Mohammad Aditya Pontoh dalam Pilkada Bolmong Utara 2024. Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo menyampaikan, setelah berkonfirmasi kepada Ketua DPD PDI-P Sulawesi Utara Olly Dondokambey, diketahui Sirajudin berlatar belakang aparatur sipil negara (ASN) dan bukan kader partai.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun kemudian menjelaskan sikap resmi partai, yakni mencabut dukungan politik. Ia menyatakan langkah itu berlaku bagi siapa pun yang didukung partai, kader maupun bukan, bila melanggar disiplin organisasi seperti korupsi atau pelanggaran etik.

“Siapa pun kalau didukung atau dia kader maupun tidak kader, kalau didukung, kemudian melakukan pelanggaran disiplin organisasi, terutama soal korupsi atau membuat pelanggaran etik disiplin seperti masalah asusila dan seterusnya, ya, kami cabut dukungan.”

— Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan

Komarudin menambahkan tidak ada komunikasi lagi antara Sirajudin dan partai sejak ia terpilih menjadi bupati. Menurut Detik, karena Sirajudin bukan anggota, sanksi yang dijatuhkan berupa pencabutan dukungan, bukan pemecatan.

Apa Selanjutnya

Penyidikan KPK terhadap Sirajudin masih berjalan. Rincian dugaan pemerasan, termasuk proyek yang dimaksud dan nilainya, belum dapat dipastikan dari sumber yang tersedia. Pemberitaan ini akan diperbarui bila KPK memaparkan informasi tambahan.

Sebagai catatan, JPNN dan ANTARA melaporkan bahwa Kortastipidkor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka dugaan pemerasan pada Jumat (25/9/2026). Perkara itu ditangani lembaga berbeda, dan sumber yang kami himpun tidak mengaitkannya dengan kasus di Bolmut.