Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan oknum pejabat Kanwil BPN Jawa Timur menerima setoran uang dari beberapa kantor pertanahan (Kantah) di wilayah tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan dugaan itu di Jakarta, Minggu (27/9/2026), sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan suap di Kementerian ATR/BPN.
“Ada dugaan kantah-kantah di wilayah tersebut setor uang ke oknum di Kanwil BPN Jatim”
— Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK
Liputan6 melaporkan, kecurigaan itu makin kuat setelah tim penyidik mendapati sejumlah uang tunai berupa rupiah maupun mata uang asing ketika menggeledah kantor tersebut, Kamis (24/9/2026). Total nilai uang yang diamankan disebut berkisar ratusan juta rupiah.
Dugaan asal-usul uang yang disita
Budi menambahkan penjelasan soal sumber uang yang diamankan penyidik dari Kanwil BPN Jatim tersebut.
“Selain penerimaan uang dari para pemohon layanan, uang-uang tersebut juga diduga berasal dari setoran-setoran Kantah BPN di Jatim”
— Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK
Selain uang rupiah, penyidik juga menemukan lembaran dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura saat menggeledah Kanwil BPN Jatim, menurut ANTARA. Temuan mata uang asing itu membuat penyidik ingin menelusuri lebih jauh praktik penerimaannya.
“Penyidik akan dalami penerimaan tersebut untuk apa, siapa, dari mana, dan tentunya sejak kapan praktik itu dilakukan”
— Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK
Selain valas, penyidik juga mengamankan beberapa perhiasan yang diduga berbahan emas. Budi menyebut nilai perhiasan itu untuk sementara ditaksir mencapai puluhan juta rupiah, dan diduga berasal dari kumpulan uang yang dihimpun pihak-pihak terkait di lingkungan Kanwil BPN Jatim.
“Penyidik tentunya akan dalami maksud dan tujuan para oknum melakukan konversi uang ke dalam bentuk perhiasan tersebut”
— Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK
Penggeledahan berlangsung 11,5 jam
Tribunnews melaporkan penggeledahan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60, Kecamatan Gayungan, Surabaya, berlangsung dari sekitar pukul 09.30 WIB hingga 21.00 WIB, atau sekitar 11,5 jam. Beberapa penyidik terlihat membawa barang menggunakan koper dan kardus saat meninggalkan gedung.
Sehari sebelumnya, Rabu (23/9/2026), penyidik lebih dulu menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Di lokasi itu, menurut Tribunnews, penyidik mengamankan berkas dan bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara, ditambah temuan banyak amplop berisi uang milik warga yang mengurus dokumen pertanahan. Nominalnya belum dihitung karena barang bukti itu dibiarkan tetap utuh seperti kondisi semula.
KPK menduga rangkaian penggeledahan di Jawa Timur berkaitan dengan tersangka Lampri, yang menduduki jabatan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Kementerian ATR/BPN. Istri Lampri, Yetty Nurbuati Krystianti, menjabat Kepala Kantor BPN Kota Mojokerto, menurut Tribunnews.
Delapan tersangka kasus suap HGB Summarecon
Pengembangan kasus ini berawal dari OTT yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026, terkait dugaan rasuah dalam proses penerbitan HGB milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu hari berselang, KPK resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini.
- Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN
- Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
- Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk
- Rizal Pahlevi, pihak swasta yang disebut sebagai perantara Summarecon
- Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen
- Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Ketua DPP Partai Golkar
- Erwin, pihak swasta
- Muhammad Fakhry, pihak swasta
Menurut ANTARA, empat nama terakhir dalam daftar itu diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Sumber tersebut tidak menyebut Nusron berstatus tersangka. Sebelumnya, KPK menegaskan tidak ikut menggeledah ruangan Nusron ketika menyisir sejumlah ruangan pejabat Kementerian ATR/BPN pada 17 September 2026.



