Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menilai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid kurang bisa mengatur waktu. Penilaian itu disampaikan di Jakarta, Kamis (8/10/2026), setelah Nusron tidak memenuhi pemeriksaan sebagai saksi pada 7 Oktober 2026 dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.

Menurut ANTARA, Nusron beralasan ada agenda internal kementerian. Sehari sebelumnya, Liputan6 melaporkan hingga pukul 11.46 WIB Nusron belum terlihat di Gedung KPK.

Penilaian Ketua KPK atas ketidakhadiran Nusron

Setyo menyebut penyidik telah mengirim panggilan sejak awal pekan lalu. Karena itu, alasan agenda kementerian dinilainya kurang tepat mengingat jarak waktunya berbeda pekan.

“Penyidik sudah kirim panggilan sejak awal minggu lalu. Jadi, kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di kementerian, sepertinya dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu”

— Setyo Budiyanto, Ketua KPK

Setyo juga meminta Nusron berkomitmen pada pernyataannya di hadapan jurnalis pada Jumat, 18 September 2026, yakni akan menghormati proses yang dijalankan aparat penegak hukum serta mengikuti dan membantu proses tersebut.

Setyo meyakini penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Nusron. Jadwal baru belum disebutkan dalam sumber yang dihimpun.

Baca jugaKPK Akan Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid Setelah Menteri ATR/BPN Absen dari Panggilan Saksi

Panggilan sebagai saksi dan sikap sebelumnya

Pada 7 Oktober, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan KPK masih menunggu kehadiran Nusron. Menurut dia, penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan, dan Nusron dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi.

Budi juga menyebut KPK meyakini Nusron akan hadir sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum. Ia memastikan penyidikan berjalan profesional dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Latar kasus: OTT dan delapan tersangka

Perkara ini diawali operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026 di wilayah Jabodetabek. Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Liputan6, KPK mengamankan 19 orang.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan tersangka. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku perantara Summarecon.

Tersangka lainnya ialah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempat nama terakhir diduga KPK sebagai orang kepercayaan Nusron.

Rangkaian penggeledahan

Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan Lampri, dua direktur jenderal lain, dan ruangan direktorat terkait di Kementerian ATR/BPN. KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron.

Penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi pada 18 September, lalu kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September. Dua hari kemudian giliran Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

Pada 24 September, KPK menggeledah Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk. Kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat digeledah pada 29 September 2026.

Nusron berstatus saksi, dan sumber yang dihimpun belum memuat tanggapannya atas penilaian KPK.