Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor perusahaan properti Bela Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Selasa, 29 September 2026. Penggeledahan itu bagian dari penyidikan dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bermula dari perkara hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Bela Parahyangan diduga memberikan sejumlah uang kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk pengurusan HGB. Ia menyampaikannya kepada wartawan di Jakarta pada hari yang sama. CNNIndonesia.com mencatat belum mendapat pernyataan resmi dari perusahaan tersebut.

Pola Dugaan Mirip Perkara Summarecon

Menurut Budi, dugaan praktik pada Bela Parahyangan memiliki pola yang mirip dengan perkara Summarecon. Kemiripan itu terletak pada sengketa lahan antara perusahaan dan warga yang mengaku memegang sertifikat hak milik (SHM) atas sejumlah bidang tanah dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam perkara Summarecon, warga pemilik lahan mengajukan pemblokiran atas bidang tanah tersebut. Dugaan suap berkaitan dengan upaya membuka blokir itu. Setelah blokir terbuka, Summarecon juga diduga menginginkan Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor memproses HGB atas lahan yang dikelolanya.

“Nah artinya, di Bela Parahyangan ini ada dugaan praktik-praktik serupa. Ya nanti berangkat dari penggeledahan ini, tentu nanti akan terus dilakukan pendalaman di lahan mana saja, kemudian berkaitan dengan Kantah mana saja.”

— Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, Selasa (29/9/2026)

Temuan di Kanwil BPN Jawa Timur

Sebelumnya, penyidik menggeledah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur pada Kamis, 24 September 2026. Di sana KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura, serta perhiasan diduga emas yang ditaksir puluhan juta rupiah. Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik dan dokumen. Menurut Budi, nominal valas belum dihitung.

Pada Senin, 28 September 2026, Budi menyatakan penyidik turut menemukan sejumlah ATM yang rekeningnya diduga menampung setoran dari Kantah di lingkungan Kanwil Jawa Timur. Uang itu diduga dipakai untuk kegiatan taktis di luar anggaran DIPA/APBN Kanwil. KPK masih mendalami kemungkinan setoran dari pihak eksternal yang berkaitan dengan layanan pertanahan.

Latar Kasus dan Delapan Tersangka

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. KPK menangkap 19 orang dengan barang bukti uang Rp106,3 miliar. Sebagian di antaranya ditemukan di rumah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dalam beberapa koper, berisi Rp31,86 miliar serta valas, termasuk US$2.611.500 dan Sin$1.974.500.

KPK menetapkan delapan tersangka: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Budi menyatakan penyidik masih akan mendalami kemungkinan perkembangan lain seiring penyidikan.