Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid. Nusron tidak hadir pada panggilan sebagai saksi Rabu (7/10/2026) dengan alasan ada agenda internal kementerian. Setyo menyampaikannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Alasan absen dan tanggapan Ketua KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, menurut CNN Indonesia, Nusron mengirim surat konfirmasi bahwa ia tidak dapat hadir karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN. Budi menyampaikan hal itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu sore. Ia menyatakan penyidik akan mengatur ulang jadwal pemeriksaan.
“Penyidik sudah kirim panggilan sejak awal minggu lalu. Jadi, kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di kementerian, sepertinya dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu”
— Setyo Budiyanto, Ketua KPK
Setyo juga mengingatkan pernyataan Nusron kepada media pada 18 September 2026, beberapa hari setelah operasi tangkap tangan (OTT). Saat itu Nusron menyatakan akan menghormati proses aparat penegak hukum dan membantu prosesnya. Setyo berharap Nusron berkomitmen pada pernyataan tersebut.
“Dengan tidak hadirnya yang bersangkutan, saya yakin penyidik akan menjadwal ulang rencana pemeriksaannya”
— Setyo Budiyanto, Ketua KPK
Mengapa keterangan Nusron dibutuhkan
Menurut Budi, keterangan Nusron diperlukan untuk menerangkan konstruksi utuh perkara. Dari situ penyidik dapat menelaah apakah masih ada pihak lain yang berperan signifikan selain para tersangka yang sudah ditetapkan.
Tribunnews melaporkan KPK kini menelusuri aliran dana dan alur komando di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Lembaga itu juga menyebut telah menyita uang tunai lebih dari Rp106,3 miliar saat OTT. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Nusron Wahid atas pernyataan Ketua KPK.
Baca jugaNusron Wahid Absen Diperiksa KPK, Ketua KPK Setyo Budiyanto Nilai Menteri ATR/BPN Kurang Atur Waktu
Latar kasus: OTT dan delapan tersangka
Perkara ini bermula dari OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi itu terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut CNN Indonesia, 19 orang ditangkap, dan sehari kemudian KPK menetapkan delapan tersangka.
Menurut Tribunnews, kasus berawal dari laporan masyarakat soal pengajuan perpanjangan atau pemecahan HGB menjadi sertifikat hak milik. Penerbitan sertifikat terhambat karena sejumlah ahli waris memblokirnya. Manajemen Summarecon disebut memakai perantara untuk mendekati Erwin, yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, agar melobi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
Delapan tersangka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitojo Adhi. Lainnya adalah Rizal Pahlevi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry diduga KPK sebagai orang kepercayaan Nusron, dan para tersangka telah ditahan.
Asas praduga tak bersalah
Budi sebelumnya menyatakan penyidikan berjalan profesional, berpegang pada alat bukti dan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung asas praduga tak bersalah. Nusron dipanggil sebagai saksi.



