Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah ATM yang rekeningnya diduga menjadi tempat penampungan setoran dari kantor-kantor pertanahan (kantah) di Jawa Timur. Temuan itu didapat saat penyidik menggeledah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur, kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin, 28 September 2026.

Menurut Budi, uang yang dikumpulkan lewat rekening tersebut diduga digunakan untuk kegiatan taktis di luar anggaran negara yang bersumber dari DIPA pada Kanwil BPN Jawa Timur. Penyidik masih mendalami praktik pengumpulan dana itu, baik yang berasal dari kantah maupun dari pihak eksternal yang berkaitan dengan layanan pertanahan.

Temuan di Kanwil BPN Jatim

Penggeledahan Kanwil BPN Jatim berlangsung pada Kamis, 24 September 2026, dalam penyidikan dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Jumat, 25 September, Budi menyampaikan bahwa penyidik menyita uang ratusan juta rupiah.

Dua hari kemudian, Minggu (27/9/2026), KPK menambahkan bahwa penyidik juga mengamankan lembaran dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura serta perhiasan diduga emas. Penyidik memperkirakan sementara nilai perhiasan itu mencapai puluhan juta rupiah. Menurut Budi, uang ratusan juta rupiah tersebut diduga berasal dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jatim.

KPK turut mengamankan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. Seluruh barang bukti yang diamankan itu, kata Budi, akan ditelaah dan dianalisis penyidik.

Baca jugaKPK Geledah Kantor Perusahaan Properti Bela Parahyangan di Bandung Barat terkait Suap HGB

Latar kasus HGB Summarecon

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Sehari kemudian KPK menetapkan delapan tersangka. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitojo Adhi.

Lima tersangka lainnya adalah Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq dari Partai Golkar, serta Erwin dan Muhammad Fakhry dari pihak swasta. Menurut Antara dan Tempo, empat nama terakhir diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Para tersangka belum terbukti bersalah di pengadilan.

Menurut VIVA, KPK dalam perkara ini menyita barang bukti senilai Rp106 miliar dari sejumlah lokasi. Di rumah Arif Sugiyanto, uang ditemukan dalam beberapa koper merah berisi Rp31,86 miliar, US$2.611.500, Sin$1.974.500, SAR910, dan RM981. Uang tunai juga disita dari rumah Rizal Pahlevi sebesar Rp896 juta, rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Zimamun Ni’am Aulawi sebesar Rp8 juta, dan rumah Sontang Coin Manurung sebesar Rp49,5 juta.

Rangkaian penggeledahan sebelumnya mencakup ruangan pejabat Kementerian ATR/BPN pada 17 September, kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri pada 18 September, kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September, serta Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dua hari setelahnya. Pada 24 September, penyidik menggeledah Kanwil BPN Jatim dan rumah Lampri di Nganjuk. KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron Wahid.

Tanggapan Menteri ATR/BPN

Nusron Wahid sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum di KPK dan berjanji kementeriannya membantu seluruh prosesnya sebagai dukungan terhadap pemberantasan korupsi.

“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di lingkup internal kantor pertanahan. Saya kira itu.”

— Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN (dikutip Tempo dari Antara, 18 September 2026)

Apa selanjutnya

KPK menyatakan penyidik masih mendalami praktik pengumpulan dana, baik dari kantah maupun pihak eksternal, serta menelaah barang bukti elektronik dan dokumen yang diamankan dari penggeledahan Kanwil BPN Jatim.