Presiden Prabowo Subianto melantik sembilan pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore. Pelantikan itu menjadi reshuffle kedelapan dalam dua tahun terakhir, dengan penataan ulang di sektor pertahanan, keamanan, kementerian, dan lembaga nonkementerian.

Apa yang terjadi di Istana

Menurut Liputan6, dua pejabat dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan, yakni Marsekal TNI Yusuf Djauhari dan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Presiden juga melantik Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian dan M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Di luar kementerian, Letjen TNI Kristomei Sianturi dilantik sebagai Kepala BNPB. Satyawan Pudyatmoko menjadi Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), dengan Mayjen TNI Sriyanto sebagai wakilnya.

Pelantikan didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden. Di antaranya Keppres Nomor 42/M Tahun 2026 tentang pengangkatan wakil menteri, Keppres Nomor 113/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BNPB, serta Keppres Nomor 106/P Tahun 2026 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala BPGMN.

Sorotan terbesar tertuju pada pucuk pimpinan TNI. Jenderal Maruli Simanjuntak diangkat menjadi Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jenderal Tandyo Budi Revita, yang sebelumnya Wakil Panglima, kini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), posisi yang dulu dijabat Maruli, menurut Tribunnews. Keputusan pengangkatan keduanya dibacakan Sekretaris Militer Presiden Mayjen Wahyu Yudhayan.

Pertukaran Wakil Panglima dan KSAD: apa maknanya

Anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menilai pertukaran itu tidak bermasalah selama sesuai prosedur. Ia menyebut pergantian jabatan di TNI sebagai hak prerogatif Presiden dan Panglima TNI.

Hasanuddin juga mengaitkannya dengan syarat pencalonan Panglima TNI, yakni pernah menjabat kepala staf. Dengan posisi barunya, Tandyo kini memenuhi syarat itu.

“Jadi, yang Wakil Panglima tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf, sekarang jadi. Ada dari Angkatan Darat dua dong, satu Wakil Panglima yang baru, kedua KSAD yang baru,”

— TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR

Namun ia belum bisa memastikan apakah Tandyo disiapkan menjadi Panglima TNI berikutnya. Ia meminta publik menunggu perkembangan setelah DPR kembali bekerja seusai masa reses.

“Bisa, sinyal bisa tidak. Ya, nanti kita tunggulah dua bulan ke depan,”

— TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR

Hasanuddin menambahkan, calon Panglima TNI dapat berasal dari matra darat, laut, maupun udara. Menurut dia, calon dari matra yang sama juga diperbolehkan, sehingga pergantian antarmatra bukan keharusan.

Baca jugaTB Hasanuddin: Putusan MK Perkuat Pasal 65 UU TNI, Wakil Panglima TNI Maruli Akan Pelajari Putusan

Sorotan pada fungsi kelembagaan dan disiplin

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai yang lebih penting daripada pergantian orang adalah cara kedua jabatan difungsikan. Menurut dia, Wakil Panglima harus memiliki fungsi koordinatif yang jelas agar tidak menjadi jabatan simbolik atau menimbulkan tumpang tindih wewenang dengan Panglima TNI.

“Wakil Panglima harus punya peran koordinatif yang jelas, bukan sekadar jabatan simbolik atau justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Panglima. Begitu pun KSAD harus mampu mengonsolidasikan pembinaan kekuatan Angkatan Darat,”

— Khairul Fahmi, pengamat militer dan pertahanan ISESS

Khairul menegaskan bahwa efektivitas kedua jabatan perlu dinilai dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Hasanuddin menekankan hal lain: momentum pergantian pimpinan perlu dipakai memperkuat disiplin dan profesionalisme prajurit, serta mencegah pelanggaran yang dapat mencoreng nama institusi. Ia juga meminta prajurit tetap berlatih agar siap menjalankan tugas pertahanan negara.

BNPB dan BPGMN: ujian di tengah karhutla

Kristomei dilantik beberapa hari setelah operasi tangkap tangan KPK di BNPB. Ia mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan mencopot pejabat yang diganti karena proses hukum. Ia juga menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum tanpa intervensi.

Baca jugaKepala BNPB Kristomei Tak Akan Intervensi Proses Hukum KPK, Penyidikan Dana Siap Pakai Berlanjut

Di BPGMN, Satyawan menyebut pengelolaan gambut sebagai fokus agar kebakaran dapat ditekan saat kemarau ekstrem. Ia menyatakan lembaganya akan memetakan sekitar 500-an Kesatuan Hidrologis Gambut dan melibatkan ahli hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, hingga mangrove.

Soal target waktu, Satyawan mengakui lembaganya dibatasi waktu. Ia berharap terjadi penurunan secara bertahap, sehingga lahan yang dulu terbakar berulang tidak lagi terbakar. Ia juga menekankan dukungan sains dan teknologi, termasuk pemodelan kekeringan dan pemetaan risiko kebakaran.

Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menekankan kolaborasi antarlembaga dan deteksi dini. Ia mencontohkan tinggi muka air gambut sebagai indikator; menurutnya, bila sudah kurang dari 40 cm, langkah harus segera diambil.

Di sektor pertanian, Wakil Menteri Alim Setiawan Slamet mendorong penerapan hasil riset dan inovasi perguruan tinggi untuk mendukung swasembada pangan dan hilirisasi produk pertanian guna meningkatkan nilai tambah. Ia menyebut dirinya berasal dari kalangan perguruan tinggi.

Latar kekayaan para pejabat baru

VIVA menghimpun data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) empat pejabat baru, dengan total kekayaan berkisar Rp2,14 miliar hingga Rp7,17 miliar. Kristomei melaporkan Rp2.139.412.136, Satyawan Rp3.755.000.000, dan Alim Rp4.429.124.762. Sriyanto tercatat paling tinggi di antara keempatnya.

Laporan tersebut disampaikan sebelum mereka menduduki jabatan baru, antara lain saat Kristomei menjabat Pangdam XXI/Radin Inten dan Alim menjadi Rektor IPB.

Apa selanjutnya

Sumber yang tersedia belum memuat penjelasan resmi pemerintah tentang alasan pertukaran Wakil Panglima dan KSAD, sehingga soal suksesi Panglima TNI belum ada kepastian. Hasanuddin meminta publik menunggu perkembangan setelah DPR kembali bekerja. Di sisi lain, hasil konsolidasi Kristomei di BNPB dan langkah BPGMN menekan kebakaran gambut akan menjadi hal yang diamati.