Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara terkait gugatan atas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan Barat. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Jakarta, Kamis.

“Nanti saya koordinasikan,”

— Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Yusril menyebut pemerintah akan menunjuk kuasa hukum untuk menjawab gugatan apabila digugat ke pengadilan.

Siapa penggugat dan tergugat

Gugatan diajukan empat kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat. Di antaranya perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Pemuda Katolik setempat, yang bertindak melalui tim hukum.

Ada 10 pihak yang digugat. Mereka mencakup Presiden Prabowo Subianto, wakil presiden, sejumlah menteri, Kapolri, dan Gubernur Kalimantan Barat.

Tuntutan para penggugat

Para penggugat meminta pemulihan dan rehabilitasi lingkungan secara menyeluruh. Mereka juga menuntut penanganan kebakaran diperkuat.

Selain itu, penggugat meminta pertanggungjawaban atas biaya layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap dan kebakaran di wilayah tersebut.

Jadwal sidang di PN Pontianak

Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu (7/10). Sidang kemudian ditunda ke Rabu (21/10) karena pihak tergugat tidak hadir.

Baca jugaKepala BNPB Kristomei Sianturi Seleksi Bantuan Asing Karhutla Usai Prabowo Beri Persetujuan

Penanganan karhutla oleh pemerintah

Di tengah gugatan itu, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Presiden Prabowo telah menyetujui penerimaan bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani karhutla di sejumlah daerah. Ia menyampaikannya usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

“Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,”

— Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri

Menurut Arrmanatha, mekanisme bantuan tersebut sedang dibahas di tingkat teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menyebut Presiden menaruh perhatian serius pada karhutla karena dampaknya luas bagi berbagai daerah dan kawasan.

Hingga 13 Oktober, sebanyak 60.177 personel gabungan telah diterjunkan. Mereka berasal dari pemadam kebakaran, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, dan relawan.

Pemerintah juga mengerahkan sejumlah alutsista, seperti helikopter dan pesawat. Alat-alat itu dipakai untuk operasi pemadaman dengan metode water bombing serta untuk menjalankan operasi modifikasi cuaca.

Apa selanjutnya

Sidang lanjutan perkara ini dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Pontianak pada Rabu (21/10). Sebelumnya, sidang perdana pada Rabu (7/10) ditunda karena pihak tergugat tidak hadir.

Dari sisi pemerintah, Yusril menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara mengenai gugatan tersebut. Ia menyebut kuasa hukum akan ditunjuk apabila pemerintah digugat ke pengadilan.