Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, penilaian publik terbelah hampir sama besar. Survei Arawicaksa Institute yang dirilis Selasa (13/10/2026) mencatat 50,1 persen responden puas pada kinerja pemerintah, sedangkan 44,8 persen tidak puas. Di sisi ekonomi, kualitas pertumbuhan menjadi bahan perdebatan.

Survei kepuasan publik: separuh responden puas

Dalam survei itu, 3,3 persen responden menyatakan sangat puas. Di kubu sebaliknya, 6,1 persen menyatakan sangat tidak puas. Sebanyak 5,1 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei dilakukan pada 3–8 Oktober 2026 lewat wawancara tatap muka dengan 1200 responden dari seluruh provinsi. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±2,89 persen.

“Ada separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi,”

— Rudi Hartono, peneliti senior Arawicaksa Institute

Rudi menilai angka tersebut bukan anomali. Ia mengingatkan bahwa pada awal periode pertama Presiden Joko Widodo, kepuasan publik juga pernah di bawah 50 persen setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Masalah mendesak dan nilai program prioritas

Menurut survei, persoalan yang dirasa paling mendesak adalah stabilitas harga kebutuhan pokok (38 persen). Berikutnya penyediaan lapangan kerja (21,2 persen), pemberantasan korupsi (10,7 persen), pengentasan kemiskinan (8,6 persen), serta kelangkaan stok BBM dan elpiji (6,3 persen).

Untuk program prioritas, swasembada pangan meraih skor tertinggi, yakni 8,4 dari skala 0-10. Rudi mencatat penyerapan beras yang tinggi berlanjut, meski masih ada tren kenaikan harga beras yang memicu inflasi pangan.

  • Revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran: 6,5
  • Pemeriksaan kesehatan gratis: 6,3
  • Sekolah Rakyat: 6
  • Makan Bergizi Gratis (MBG): 5,5
  • Hilirisasi sumber daya alam: 4,7
  • Pembangunan 3 juta rumah rakyat: 2,3
  • Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: 2,1
  • Sekolah Unggul Garuda: 1,4
  • Kampung Nelayan Merah Putih: 1,2

Rudi menyebut dukungan pada MBG menyusut dibanding tahun pertama. Penyebabnya, menurut dia, terbongkarnya kasus korupsi dan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam waktu singkat. Meski begitu, publik secara umum masih menilai MBG baik dan dibutuhkan.

Baca jugaBGN Tutup Permanen Dua Dapur MBG di Semarang dan Batang, 4.965 Penerima Manfaat Dialihkan

Kualitas pertumbuhan ekonomi dalam sorotan

Dari sisi ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan 5,29 persen pada triwulan II-2026 pada 5 Agustus. Dalam opininya di Katadata, Andri Yudhi Supriadi menilai angka itu sebagian layak disambut baik. Namun, menurut dia, penilaian dua tahun pemerintahan tak cukup bertumpu pada besarnya angka, melainkan pada seberapa jauh pertumbuhan menjadi pendapatan dan pekerjaan yang lebih layak.

Andri menyoroti konsumsi pemerintah yang tumbuh 15,97 persen secara tahunan. Bank Indonesia mengaitkannya dengan belanja pegawai, termasuk gaji ke-13, serta belanja barang dan jasa untuk MBG. BPS menyebut ada efek basis rendah, sebab konsumsi pemerintah pada triwulan II-2025 terkontraksi 0,33 persen.

Andri juga mengakui pertumbuhan tidak semata digerakkan anggaran negara. Sumbangan konsumsi pemerintah sebesar 1,07 poin ternyata lebih kecil daripada konsumsi rumah tangga (2,67 poin persentase) dan pembentukan modal tetap bruto (2,06 poin). Investasi sendiri tumbuh 6,87 persen.

Meski demikian, Bank Indonesia mengaitkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,06 persen dengan libur sekolah dan hari besar keagamaan. Andri menilai dorongan musiman itu belum cukup untuk menyimpulkan daya beli membaik secara struktural. Pertumbuhan juga melambat dari 5,61 persen pada triwulan I.

Baca jugaWamenko Dradjad dan Kepala BPS Tepis Isu Daya Beli Melemah, Data QRIS dan Wisata Disorot

Pasar kerja, kemiskinan, dan ketimpangan

Menurut Andri, ujian yang lebih menentukan ada di pasar kerja. Hasil Sakernas Mei 2026 menunjukkan pengangguran terbuka 4,65 persen, hanya 0,03 poin lebih rendah daripada Februari. Pengangguran usia 15–24 tahun mencapai 16,36 persen, dan pekerja berstatus penuh waktu baru 66,77 persen.

Upah rata-rata buruh tercatat Rp3,09 juta pada Februari 2025, kemudian Rp3,29 juta pada Februari tahun ini, dan Rp3,39 juta pada Mei 2026. Andri mencatat, angkatan kerja bertambah 1,86 juta orang, sedangkan penganggur pada Februari berkurang kira-kira 35 ribu orang secara absolut dari tahun sebelumnya.

Kabar lebih baik datang dari kemiskinan. Menurut rilis BPS, angka kemiskinan turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang pada Maret 2026, berkurang 0,92 juta orang dibanding Maret 2025. Andri menilai capaian itu patut diakui tanpa harus dibebankan sepenuhnya kepada satu pemerintahan.

Namun, penurunan itu tidak seragam. Dibanding September 2025, kemiskinan di desa bergeser tipis dari 10,72 persen ke 10,67 persen, sedangkan di kota turun lebih besar dari 6,60 persen ke 6,34 persen. Rasio gini justru meningkat 0,005 poin menjadi 0,368. Bagi Andri, ini menandakan manfaat pertumbuhan belum menjangkau merata warga yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi.

Apa yang perlu dicermati ke depan

Andri menilai MBG sebagai ujian paling terang. Program itu bisa menjembatani belanja negara dan pendapatan desa bila bahan pangannya dibeli dari petani, peternak, nelayan, dan koperasi setempat dengan harga wajar. Ia juga meminta kelayakan program diuji lewat biaya per penerima, mutu dan keamanan pangan, serta dampak pada kesehatan dan hasil belajar.

Dua potret ini saling melengkapi: survei menunjukkan publik terbelah dan resah soal harga serta lapangan kerja, sementara data ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang masih tinggi tetapi bergantung pada belanja negara dan faktor musiman. Perlu dicatat, survei Arawicaksa hanya satu lembaga dan tulisan Andri merupakan opini penulisnya. Data peringkat kinerja menteri tidak termasuk dalam sumber yang dirujuk artikel ini.