Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Kristomei Sianturi menyatakan akan menyeleksi jenis bantuan luar negeri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan itu disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026), setelah ia dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto sebagai Kepala BNPB. Ia menindaklanjuti persetujuan Presiden atas tawaran bantuan dari negara tetangga, yang kini mulai dibahas pemerintah.

Aset dalam negeri dihimpun lebih dulu

Menurut Kristomei, BNPB akan meninjau jenis bantuan yang tersedia sebelum dipakai di lapangan. Langkah pertamanya adalah menghimpun aset penanganan bencana milik BNPB, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, serta mendata upaya pemadaman yang sudah berjalan.

“Saya akan menghimpun terlebih dahulu aset-aset kita dan apa yang sudah bisa kita lakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Setelah itu, kita lihat bantuan dari luar negeri yang bisa segera kita manfaatkan bersama”

— Letjen Kristomei Sianturi, Kepala BNPB

Ia menegaskan karhutla adalah persoalan bersama yang memerlukan peran masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kristomei menyebut BNPB tidak akan mampu bekerja sendiri.

Tribunnews menulis, ia menilai BNPB perlu bergandengan dengan pemda, TNI/Polri, dan instansi terkait. Kristomei mencontohkan pengalamannya sebagai Pangdam di Lampung saat menangani kebakaran hutan di Way Kambas, yang menurutnya tidak mungkin diatasi oleh satu pihak saja.

Tawaran dari Malaysia dan Singapura

Tribunnews melaporkan, tawaran bantuan datang dari Malaysia dan Singapura. Keduanya terdampak kabut asap lintas batas dari karhutla di Sumatra dan Kalimantan yang disebut telah berlangsung sekitar tiga bulan. Kualitas udara di kedua negara itu memburuk dan mengganggu aktivitas warga.

Bantuan yang ditawarkan berupa armada pemadam udara dan personel untuk mempercepat pemadaman oleh pemerintah Indonesia.

Pembahasan di tingkat teknis

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menyatakan Presiden Prabowo telah menyampaikan persetujuannya. Ia berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama. Menurutnya, pembahasan bantuan yang ingin diberikan negara-negara tetangga kini berada di tingkat teknis, yakni di BNPB.

Okezone melaporkan Menlu belum merinci negara mana saja yang akan memberikan bantuan. Sementara itu, Tribunnews menyebut tawaran datang dari Malaysia dan Singapura.

Arrmanatha juga menekankan bahwa penanganan karhutla adalah persoalan sangat serius yang mendapat perhatian dan instruksi tegas langsung dari Presiden.

Apa selanjutnya

Tribunnews menyebut BNPB tengah menyusun dan mematangkan rencana teknis penanganan. Kristomei menyatakan BNPB akan menghimpun aset dalam negeri lebih dulu, lalu melihat bantuan luar negeri yang bisa segera dimanfaatkan bersama. Jenis dan jumlah bantuan asing belum diumumkan.