Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini lebih banyak bertumpu pada operasi darat. Alasannya, asap yang terlalu tebal membuat helikopter sulit menjangkau sejumlah titik api. Penjelasan itu ia sampaikan seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (12/10).

Apa yang disampaikan Dudung seusai rapat

Rapat di Istana Negara itu membahas penanganan karhutla. Seusai pertemuan, Dudung menjelaskan kepada wartawan bahwa pemadaman kini lebih banyak mengandalkan penanganan dari darat karena kondisi di sejumlah lokasi sulit dijangkau menggunakan helikopter.

Ia merujuk laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam laporan itu, operasi helikopter disebut sebenarnya sudah dilaksanakan, tetapi di lapangan operasi darat menjadi yang lebih dominan.

“Karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal”

— Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Asap tebal sebagai kendala operasi udara

Dudung menyebut kepekatan asap sebagai kendala utama pemadaman dari udara. Akibatnya, meskipun helikopter telah dikerahkan, pemadaman di sejumlah wilayah tetap harus dilakukan melalui jalur darat.

Perlu dicatat, Dudung tidak menyatakan operasi udara dihentikan. Menurut keterangannya, helikopter sudah dikerahkan. Yang berubah adalah porsinya: di sejumlah wilayah, pemadaman harus ditempuh melalui jalur darat.

Apa yang dimaksud operasi darat

Dudung menegaskan bahwa istilah operasi darat dalam konteks ini tidak berkaitan dengan operasi militer. Istilah itu merujuk pada penanganan kebakaran melalui jalur darat.

“Operasi darat itu begini, pemadaman dari darat. Artinya, banyak daerah-daerah yang sulit terjangkau”

— Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Menurut Dudung, kondisi geografis di beberapa lokasi juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua kawasan yang terbakar mudah dicapai kendaraan darat, seperti mobil pemadam dan alat berat. Karena itu, penanganan membutuhkan upaya yang disesuaikan dengan situasi di lapangan, dan operasi darat tetap diandalkan ketika pemadaman lewat udara mengalami keterbatasan.

Baca jugaPemerintah Catat 639 Hektare Lahan Masih Dipadamkan di Enam Provinsi, 60.177 Personel Dikerahkan

Enam provinsi menjadi wilayah konsentrasi

Dudung menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah konsentrasi penanganan karhutla. Dua di antaranya yang disebut menjadi perhatian adalah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Empat provinsi lainnya tidak dirinci dalam sumber yang kami pakai.

Di Kalimantan Tengah, perhatian khusus diberikan kepada kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan itu perlu dilindungi karena menjadi habitat berbagai satwa yang keberadaannya harus dijaga dari ancaman kebakaran. Pemadaman di provinsi itu juga memerlukan perhatian khusus karena adanya kawasan konservasi, di luar kendala asap.

Perintah Presiden dan langkah mitigasi

Dudung menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat bekerja bersama mengatasi kebakaran. Menurut dia, Presiden menilai pemerintah sudah turun tangan semaksimal mungkin dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh prajurit serta komponen yang terlibat.

Dudung menjelaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berupa pemadaman, tetapi juga langkah mitigasi. Salah satunya adalah upaya pengendalian cuaca yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi penanganan.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah operasi udara dihentikan? Tidak ada pernyataan seperti itu. Menurut Dudung, operasi helikopter sudah dilaksanakan, hanya saja operasi darat lebih dominan.

Apakah operasi darat berarti pengerahan militer? Bukan. Dudung menegaskan istilah itu hanya merujuk pada pemadaman dari darat. Provinsi mana saja yang menjadi fokus? Enam provinsi ditetapkan sebagai konsentrasi, dan sumber hanya menyebut Kalimantan Tengah serta Sumatera Selatan.

Yang belum dijelaskan sumber

Sumber yang tersedia belum memuat rincian jumlah titik api yang tak terjangkau, jumlah helikopter yang beroperasi, atau target waktu pemadaman. Rincian pengendalian cuaca bersama BMKG pun belum dijelaskan. Informasi tersebut perlu dipantau dari pernyataan resmi BNPB dan instansi terkait berikutnya.

Dua media yang kami rujuk, JPNN dan VIVA, melaporkan penjelasan Dudung yang sama: asap tebal menjadi alasan operasi darat mendominasi. VIVA menambahkan keterangan tentang laporan Kepala BNPB, kondisi geografis, serta perhatian khusus pada Tanjung Puting, sementara JPNN menonjolkan upaya mitigasi dan pengendalian cuaca. Tidak ada perbedaan versi di antara keduanya.

Ringkasan: apa yang perlu diketahui pembaca

  • Asap terlalu tebal membuat helikopter sulit menjangkau sejumlah titik api.
  • Operasi helikopter tetap dilakukan, tetapi pemadaman lebih dominan dari darat.
  • Operasi darat berarti pemadaman dari darat, bukan operasi militer.
  • Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah konsentrasi, dengan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan disorot.
  • Taman Nasional Tanjung Puting mendapat perhatian khusus karena menjadi habitat satwa.