Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan menyebut kebakaran di Kebayoran Lama Utara berdampak pada 150 jiwa, sementara Kasi Ops Gulkarmat Sjukri mencatat angka berbeda yaitu 180 jiwa terdampak.
Basarnas mengerahkan dua kapal dari Palangka Raya ke pesisir Kalimantan Tengah untuk memperluas pencarian korban KM Virgo Transport 8. Hingga Rabu (23/9/2026), 28 korban meninggal dan 107 orang masih dicari.
Warga terdampak kebakaran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menyatakan setuju mengikuti program renovasi rumah dari pemerintah, sembari menceritakan detik-detik api membesar dan kondisi di tenda pengungsian, Rabu (23/9).
Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia meraih emas Asian Games 2026 usai membalikkan ketertinggalan 0-2 dan menang 3-2 atas China di final, Kamis (24/9/2026), menyudahi puasa gelar 28 tahun.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan Iran terbuka pada negosiasi namun menolak tunduk pada tekanan AS dalam pidato di Sidang Umum PBB, Rabu (23/9). Delegasi AS dilaporkan meninggalkan ruangan saat ia mulai bicara.
KPK menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur pada Kamis (24/9/2026) dalam kasus suap HGB Summarecon, sambil mendalami dugaan sebagian dana Rp106,3 miliar dipakai untuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
KPK resmi menyita uang tunai Rp200 juta dalam kasus dugaan pemerasan proyek oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena, sekaligus mengingatkan pejabat daerah lewat Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Mendagri Tito Karnavian menyebut Kabupaten Solok sebagai contoh wilayah yang kembali dilanda bencana usai masa tanggap darurat berakhir, disampaikan dalam rapat koordinasi yang juga membahas anggaran rehabilitasi Rp100,1 triliun untuk tiga provinsi Sumatera periode 2026-2028.
Menkeu Suahasil Nazara menegaskan pelunasan utang obligasi BLBI Rp218,3 triliun ke Bank Indonesia pada 24 Agustus 2026 tidak menghapus hak tagih negara terhadap para obligor dan debitur BLBI.
Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan menjadi undang-undang, Selasa (22/9/2026), untuk memperbarui dasar hukum pemerintahan daerah.
