Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta maaf sekaligus meluruskan ucapannya bahwa roda kehidupan masyarakat di Kalimantan berjalan normal di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap. Klarifikasi itu ia sampaikan lewat keterangan pada Jumat (25/9/2026).
Ucapan tersebut awalnya dilontarkan Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026. Rapat itu, menurut Tribunnews, digelar secara daring pada Rabu (23/9/2026). Potongan pernyataannya kemudian viral dan menuai sorotan.
Isi pernyataan yang dipersoalkan
Dalam laporannya kepada Presiden, Suharyanto menyampaikan hal berikut, sebagaimana dikutip Tribunnews.
“Tapi kami pastikan, roda kehidupan masyarakat ini berjalan normal. Jadi lalu lintas, toko-toko, rumah makan dan lain sebagainya biasa Bapak Presiden tidak ada yang terganggu”
— Suharyanto, Kepala BNPB
Klarifikasi dan permintaan maaf Kepala BNPB
Dalam keterangannya, Suharyanto menjelaskan bahwa kata "normal" merujuk pada sejumlah aktivitas dasar yang masih berjalan. Indikator yang ia maksud mencakup lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan sudah pulih, apalagi mengabaikan kesulitan warga terdampak.
“Bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap.”
— Suharyanto, Kepala BNPB
Suharyanto mengatakan BNPB menyadari warga di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap. Dampak itu menyangkut kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, dan penerbangan, serta aktivitas lain di beberapa lokasi.
Kritik dari Komisi IV DPR
Pernyataan Kepala BNPB itu juga mendapat kritik dari Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto, politikus Demokrat dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Kepada wartawan pada Jumat (25/9/2026), ia menilai kondisi di lapangan belum bisa disebut normal.
Menurut Bambang, asap karhutla mengganggu aktivitas warga, memicu meningkatnya penyakit, menghambat mobilitas, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga menyebut peternak kesulitan mendapatkan pakan ternak sehingga keberlangsungan usaha mereka terancam.
“Banyak masyarakat kehilangan tanaman perkebunan baik sawit dan karet juga tanaman pangan, yang artinya mereka kehilangan pendapatan, apalagi ada beberapa rumah ikut hangus terbakar.”
— Bambang Purwanto, Anggota Komisi IV DPR RI
Bambang meminta BNPB memberi laporan yang lebih rinci kepada Presiden. Menurutnya, laporan penanganan bencana tidak cukup menyampaikan apakah api sudah tertangani, tetapi juga harus menggambarkan dampak lanjutan yang dirasakan warga. Ia menekankan bahwa pencegahan penting, namun pemerintah juga perlu merespons cepat upaya mengatasi dampaknya.
