Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Menjelang momen itu, penilaian datang dari sejumlah arah: lembaga kajian, pakar hukum tata negara, hingga organisasi kemahasiswaan. Kritik tajam tertuju pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) disorot karena kasus dugaan keracunan dan prioritas anggaran.

Rapor CELIOS: jurang penilaian publik dan pakar

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis laporan "Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran" pada 12 Oktober. Kinerja Presiden diberi skor 4,6 dari 10 oleh 1.142 responden publik, sedangkan 129 pakar memberi skor 2,8.

Laporan itu juga mencatat 75% responden publik merasa tertekan oleh kebijakan pemerintah, sementara 96% menganggap upaya mengatasi karhutla tidak efektif. Annisa R. Leofianti, penulis opini di Katadata, mengingatkan bahwa survei tersebut memakai sampel non-probabilitas sehingga tidak mewakili seluruh populasi. Meski begitu, ia menyebutnya cukup sebagai peringatan.

Wakil Presiden Gibran, sebagaimana dikutip dalam opini yang sama, menyebut temuan tersebut bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi.

Kritik pakar: reshuffle dinilai tak cukup

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyampaikan penilaian keras dalam pernyataan bersama "Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran" oleh kelompok bernama Konferensi Republik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/10). Menurut dia, pergantian menteri tidak akan memperbaiki kinerja selama program dan konfigurasi politik tetap sama.

Bivitri juga menyinggung perusahaan besar yang disebutnya terlibat pembakaran hutan. Ia menyebut rakyat menjadi korban, antara lain warga di Kalimantan dan Papua yang kesulitan bernapas akibat asap. Ia lalu mengutip pidato Prabowo sendiri tentang pepatah ikan busuk.

“Maka, evaluasilah kepalanya. Bukan menteri-menterinya, bukan dengan menambah wamen.”

— Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara

Karhutla dan prioritas anggaran

Dalam opininya, Annisa menautkan penanganan karhutla dengan prioritas fiskal. Ia mengutip data SiPongi Kementerian Kehutanan: indikasi lahan terbakar pada Januari–Juli 2026 sekitar 202 ribu hektare, naik 69% dibanding periode sama tahun lalu. BMKG, katanya, masih mendeteksi 1.297 titik panas berkepercayaan tinggi per 14 Oktober.

Menurut data Kementerian Kesehatan yang ia rujuk, tujuh provinsi terdampak mencatat 283.270 kasus ISPA hingga 13 Oktober, dengan 63.711 kasus menimpa balita. Korban jiwa disebut sedikitnya empat orang. Kerugian ekonomi dan kesehatan Januari–Agustus 2026 ditaksir Rp39 triliun–Rp123 triliun.

Baca jugaMUI Desak Aparat Tindak Tegas Pelaku Karhutla dan Minta Prabowo Serius Menangani

Ia membandingkan pagu awal BNPB dalam APBN 2026 yang sekitar Rp491 miliar, lalu ditambah menjadi sekitar Rp1,08 triliun, dengan alokasi MBG sebesar Rp335 triliun. Menurut Annisa, tujuan perbaikan gizi tak perlu diperdebatkan, tetapi ketimpangan skala itu menunjukkan fungsi pencegahan bencana kurang diprioritaskan. Ini adalah pembacaan penulis opini, bukan temuan resmi pemerintah.

Ia juga menyoroti tawaran bantuan Malaysia berupa pesawat pemadam, tiga helikopter, dan lebih dari 50 personel yang menurutnya belum dijawab berhari-hari. Pemerintah membantah menolak dan menyatakan prosesnya masih berjalan.

MBG: jangkauan luas, masalah berulang

Tribunnews mencatat MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai program unggulan Prabowo. Hingga 30 September 2026, program ini menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. Sasarannya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Di sisi lain, sejumlah kasus dugaan keracunan makanan pada siswa menjadi perhatian publik. Pemerintah menutup ribuan dapur yang dinilai belum memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, dan persyaratan operasional. Badan Gizi Nasional (BGN) kini menguji coba penyajian prasmanan di beberapa daerah dan menargetkan 5.000 SPPG menerapkannya hingga akhir 2026.

Pandangan lain: catatan positif sektor pendidikan

Tidak semua penilaian bernada negatif. Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII Hizatul Istiqamah menilai arah kebijakan pendidikan positif, mencakup MBG, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, kesejahteraan guru, pendidikan vokasi, dan pemanfaatan teknologi. Ia menyampaikannya dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).

Hizatul tetap memberi syarat. Pelaksanaan MBG, katanya, harus disertai pengawasan kuat, transparansi anggaran, dan evaluasi berkala. Ia juga meminta revitalisasi menjangkau sekolah di wilayah terpencil.

“Pendidikan tidak bisa hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan.”

— Hizatul Istiqamah, Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII

Apa selanjutnya

Penilaian yang terkumpul menunjukkan perbedaan yang cukup lebar: skor rendah dari pakar dan publik dalam survei CELIOS, kritik dari Bivitri, dan apresiasi bersyarat dari kalangan mahasiswa. Hizatul menekankan evaluasi yang terbuka dan berbasis data, Annisa mengusulkan komunikasi publik yang lebih terbuka, sedangkan Bivitri menuntut evaluasi di tingkat pucuk pimpinan.

Annisa menyebut pemerintah masih punya tiga tahun untuk koreksi. Ia mengusulkan ambang batas jelas yang otomatis memicu penerimaan bantuan saat bencana, pemulihan anggaran BNPB, dan komunikasi publik yang lebih terbuka. Tanggapan resmi partai koalisi atas rapor ini belum terdapat dalam bahan yang dirujuk artikel ini.