Survei nasional Poltracking Indonesia menemukan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 64,8 persen menjelang dua tahun masa kerja. Angka itu lebih tinggi daripada tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah yang sebesar 55,3 persen. Hasilnya dipaparkan pada Senin (19/10/2026) di Jakarta.
Apa yang ditemukan survei
Menurut Poltracking, 55,3 persen responden menyatakan puas, sementara 40,9 persen tidak puas. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menyebut tingkat kepuasan itu relatif stagnan sejak Agustus hingga Oktober 2026.
Pada pengukuran kepercayaan, 64,8 persen responden mengaku cukup atau sangat percaya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, dan 32,1 persen tidak percaya. Selisih keduanya, menurut laporan BeritaSatu, sebesar 9,5 poin persentase.
“Artinya, keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi daripada evaluasi terhadap hasil kinerjanya,”
— Hanta Yuda AR, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia
Hanta menegaskan bahwa kepercayaan yang lebih tinggi daripada kepuasan perlu menjadi perhatian pemerintah saat menentukan prioritas kebijakan. Tantangan ke depan, ujarnya, adalah memastikan kepercayaan itu diikuti peningkatan kepuasan lewat hasil kebijakan yang makin dirasakan masyarakat.
Bansos dan MBG menopang kepuasan
Di antara responden yang puas, alasan paling banyak adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran (16,5 persen), disusul program Makan Bergizi Gratis atau MBG (15,0 persen). Ketika responden diminta menyebut program prioritas yang paling dirasakan manfaatnya, MBG juga berada di urutan teratas dengan 29,6 persen, diikuti Bantuan Subsidi Upah 11,4 persen dan Kartu Indonesia Sehat 9,6 persen.
Namun, bantuan juga muncul di sisi ketidakpuasan. Sebanyak 14,3 persen responden yang tidak puas menyebut bantuan tidak tepat sasaran. Alasan terbanyak kelompok ini adalah ekonomi yang belum stabil (18,9 persen), lalu harga kebutuhan pokok mahal (15,4 persen).
Data MBG pun bercabang. Menurut IDN Times, 92,4 persen responden mengetahui MBG sebagai program unggulan. Di antara yang tahu, 47,4 persen puas dan 49,5 persen tidak puas. Poltracking menilai kepuasan terhadap MBG dan Koperasi Desa Merah Putih masih relatif rendah sehingga kualitas pelaksanaannya perlu diperbaiki.
Koperasi Desa Merah Putih diketahui 75,5 persen responden. Di antara yang mengetahuinya, 46,1 persen menyatakan tidak puas dan 27,8 persen puas. Artinya, program yang dikenal luas belum tentu otomatis memperoleh penilaian yang baik.
Baca jugaEvaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran: Rapor CELIOS, Kritik Pakar, dan Sorotan atas MBG dan Karhutla
Ekonomi jadi titik lemah
Menurut bidangnya, kepuasan tertinggi ada pada pendidikan (66,3 persen), disusul pertahanan dan keamanan serta sosial budaya (63,7 persen) dan kesehatan (62,1 persen). Politik dan stabilitas nasional berada di 53,6 persen, hukum dan pemberantasan korupsi 43,1 persen, dan ekonomi paling rendah, 36,8 persen.
Hanta menilai ada tiga bidang yang menjadi sorotan kritis atas kinerja pemerintah: ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi, serta politik dan stabilitas nasional. Adapun pendidikan, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta kesehatan memperoleh apresiasi yang cukup tinggi.
Poltracking juga mencatat tiga persoalan yang dinilai paling berhasil ditangani, yaitu menjaga kerukunan antarumat beragama (73,8 persen), persatuan dan kesatuan bangsa (67 persen), serta keamanan (66,9 persen). Responden menilai pemerintah lemah dalam menciptakan lapangan kerja (33,3 persen), menurunkan pengangguran (33,2 persen), dan mengendalikan harga kebutuhan pokok (31,3 persen).
Sebanyak 45,9 persen responden menyebut harga kebutuhan pokok yang mahal sebagai masalah yang harus segera diselesaikan, diikuti sulitnya mencari kerja (9,3 persen) dan pemberantasan korupsi (8,9 persen).
Tekanan rumah tangga tampak dalam data lain. Sebanyak 65,3 persen responden mengatakan pengeluaran mereka lebih banyak dalam setahun terakhir, dan 58,6 persen menyatakan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir. Di sisi lain, 52,9 persen menilai kondisi keuangan keluarga baik.
Bagaimana membaca angka ini
Dari data tersebut, kepuasan yang bertahan di angka 55,3 persen bertumpu pada program yang langsung dirasakan, yakni bantuan dan MBG. Sementara itu, bidang yang bersentuhan dengan harga dan pekerjaan dinilai rendah. Poltracking tidak menyatakan hubungan sebab-akibat; ini bacaan atas urutan alasan responden.
Hanta menyebut dua tahun pertama sebagai masa konsolidasi kekuasaan yang sudah selesai. Keberhasilan tiga tahun berikutnya, katanya, diukur dari kemampuan menghasilkan kinerja yang memuaskan, menjaga kepercayaan, memperkuat demokrasi, dan menjawab ekspektasi masyarakat.
“Kinerja menghasilkan penilaian kepuasan, kepercayaan menopang legitimasi, demokrasi menguji kualitas kekuasaan, dan ekspektasi menentukan agenda pemerintahan ke depan,”
— Hanta Yuda AR, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia
Program Sekolah Rakyat menjadi pembanding. Hanya 45,6 persen responden mengetahuinya sebagai program unggulan, sedangkan 45,9 persen mengaku tidak tahu. Namun, di antara yang tahu, 65,5 persen puas dan 15,3 persen tidak puas. Poltracking menilai temuan ini menunjukkan apresiasi publik yang cukup tinggi.
Metode dan keterbatasan
Wawancara tatap muka dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 oleh pewawancara terlatih. Respondennya 1.220 orang yang tersebar di 38 provinsi, dipilih acak lewat teknik stratified multistage random sampling. Sebarannya mengikuti proporsi Daftar Pemilih Tetap 2024, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
BeritaSatu mencatat hasil ini menggambarkan penilaian pada periode pengumpulan data dan dapat berubah mengikuti kebijakan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
