Hasil evaluasi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di jajaran menteri berkinerja terburuk memicu bantahan dari kalangan Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham menyampaikan sikapnya dalam jumpa pers pada Selasa (13/10/2026). Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar juga menanggapi, dalam keterangan yang waktunya tidak disebut sumber.

Bahlil juga menjabat Menko Hilirisasi. Menurut Tribunnews, yang mengutip Idrus, Bahlil juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memberi tanggapan atas laporan CELIOS, tetapi dalam bentuk yang lebih umum.

Apa yang dipersoalkan Golkar dari survei CELIOS

Idrus berbicara dalam jumpa pers yang, menurut Republika, digelar di kawasan Jakarta Pusat, sedangkan Tribunnews menulis Senayan, Jakarta. Ia menilai hasil survei bertentangan dengan fakta dan penilaian yang selama ini diterima Bahlil.

Idrus menggarisbawahi pola yang berulang. Menurut dia, CELIOS memasukkan Bahlil ke kelompok terburuk pada evaluasi 100 hari pemerintahan, kembali pada evaluasi satu tahun, dan pada evaluasi dua tahun Oktober ini menempatkannya di peringkat satu. Rincian itu berasal dari pernyataan Idrus; sumber yang tersedia tidak memuat data CELIOS yang membuktikannya.

“Apakah ini survei atau sudah merupakan konspirasi politik. Bahkan lebih jauh itu apakah ini survei atau sudah merupakan sebuah inspirasi gerakan skenario politik,”

— Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Partai Golkar

Dalam keterangan yang dimuat Tribunnews, Idrus mengatakan survei CELIOS tampak berfokus pada Bahlil sebagai Ketua Umum DPP Golkar sekaligus menteri. Judul siaran pers partai, katanya, merangkum sikap tersebut: angka yang berseberangan dengan nalar dan fakta.

Idrus mengaku mengikuti survei-survei CELIOS dari waktu ke waktu, dan hal itulah yang mendorong partainya mengajukan pertanyaan tersebut ke publik. Ia berpendapat, penilaian yang diulang terhadap satu menteri tetap perlu diuji dengan berbagai sumber dan indikator, bukan diterima begitu saja.

Argumen pembelaan: kinerja sektor energi

Dari DPD Golkar DKI Jakarta, Zaki menolak hasil CELIOS dengan argumen kinerja. Ia menyatakan penilaian itu tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Adapun klaim bahwa Bahlil termasuk menteri yang sangat dipercaya Presiden berasal dari narasi JPNN, bukan ucapan Zaki.

“Menurut pendapat saya, hasil penilaian Celios ini tidak objektif. Selama menjabat menjadi Menteri ESDM, Pak Bahlil Lahadalia ini sudah banyak melakukan terobosan-terobosan,”

— Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta

Zaki menyebut tiga indikator keberhasilan menurut penilaiannya. Pertama, pasokan BBM dinilai terjaga aman di seluruh Indonesia. Kedua, Kementerian ESDM disebut aktif mengejar target lifting minyak lewat inovasi dan efisiensi birokrasi. Ketiga, harga BBM subsidi dijaga agar tidak naik di tengah gejolak ekonomi global.

Ketiga indikator itu berada di wilayah kebijakan yang dapat diperiksa lewat data resmi pemerintah. Namun dalam keterangan yang dikutip JPNN, Zaki tidak menyertakan angka pembanding, sehingga klaim tersebut belum bisa dinilai secara independen dari tulisan itu saja.

Baca jugaDua Tahun Prabowo-Gibran: Kepuasan Publik 50,1 Persen dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jadi Sorotan

Respons Gibran bersifat umum

Berbeda dari Golkar, Wapres Gibran tidak menyebut nama Bahlil dalam pernyataan yang dikutip ANTARA. Ia menyatakan menghargai setiap survei, kajian, dan kritik dari masyarakat maupun lembaga independen, lalu menjadikan laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu sebagai bahan perbaikan kinerja.

“Bagi saya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri”

— Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden

ANTARA memasukkan tanggapan Gibran ke dalam rangkuman kabar politik Selasa (13/10), bersama berita lain seperti pembahasan Batalyon Sniper. Pernyataan Wapres itu merujuk pada laporan evaluasi pemerintahan secara keseluruhan, bukan pada satu menteri tertentu.

Tribunnews mencatat sisi lain dari sikap Idrus. Ia meminta penilaian menteri dilakukan menyeluruh, dengan beragam indikator, fakta lapangan, dan hasil evaluasi dari sejumlah lembaga. Perbedaan hasil antarlembaga, menurutnya, perlu dipertimbangkan sebelum menyimpulkan kinerja seorang menteri. Ia juga mengakui CELIOS mungkin memandang hasil yang berulang sebagai bentuk konsistensi, tetapi menegaskan konsistensi tidak menggantikan pengujian fakta.

Membaca perbedaan nada dan apa yang belum terjawab

Ada tiga lapisan dalam polemik ini. Pertama, soal metodologi: Idrus dan Zaki mempersoalkan hasil, tetapi sumber-sumber yang tersedia tidak memuat penjelasan CELIOS tentang cara penilaian atau tanggapan lembaga itu atas tudingan konspirasi. Karena itu, dugaan bahwa survei bermuatan politik masih sebatas pandangan pihak yang dinilai.

Kedua, soal pembuktian. Pembelaan Zaki bertumpu pada indikator seperti pasokan BBM, lifting, dan harga subsidi, tetapi tidak ada angka pembanding dalam keterangan yang dikutip. Demikian pula pola penilaian buruk pada 100 hari, satu tahun, dan dua tahun adalah klaim Idrus yang belum diverifikasi dari data CELIOS dalam sumber yang tersedia.

Ketiga, soal nada. Idrus memilih bahasa yang konfrontatif dengan melontarkan pertanyaan soal konspirasi, sedangkan Gibran memilih bahasa penerimaan kritik. Perbedaan itu menunjukkan dua cara merespons penilaian eksternal: mempersoalkan lembaga penilainya, atau menerimanya sebagai masukan. Perlu dicatat, tanggapan Gibran tidak merujuk langsung pada penilaian terhadap Bahlil.