DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Delegasi masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya sidang bersorak menyambut keputusan tersebut, menurut laporan ANTARA.

Pengesahan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia lebih dulu menanyakan persetujuan peserta sidang, yang dijawab 'setuju', sebelum mengetukkan palu sebagai tanda pengesahan. Dasco kemudian kembali menanyakan hal serupa kepada peserta rapat, dan kembali dijawab 'setuju'.

“Kini saatnya, kami akan menanyakan kembali pada seluruh peserta sidang apakah RUU Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?”

— Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI

Latar belakang pembentukan undang-undang

Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri mengatakan pembentukan aturan ini menjadi upaya negara menuntaskan akar masalah kesenjangan agraria yang selama ini belum terpecahkan. Ia menyebut persoalan pertanahan Tanah Air masih diwarnai kesenjangan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan, ditambah sengketa agraria yang berlangsung lama dan berdampak pada banyak pihak.

“Kondisi ini menuntut hadirnya landasan hukum yang kuat dan menyeluruh agar penyelenggaraan reforma agraria dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan”

— Ahmad Iman Sukri, Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria

Proses pembahasan dan partisipasi publik

Iman Sukri menuturkan penyusunan aturan ini mengedepankan keterlibatan publik secara bermakna. Ia menyebut Badan Legislasi DPR sudah menggelar pertemuan dengan tak kurang dari 55 pihak, termasuk kalangan akademisi, praktisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Total ada 596 poin daftar inventarisasi masalah yang dibahas Panitia Kerja sebelum RUU ini rampung, dengan pengambilan keputusan tingkat satu dituntaskan sehari sebelumnya, Senin (21/9).

“Agar RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria ini dapat benar-benar mendapatkan masukan yang bermakna dari publik sehingga Badan Legislasi mendapatkan abstraksi yang tepat untuk dituangkan menjadi norma dan materi muatan pada pasal-pasal”

— Ahmad Iman Sukri, Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria

Apa saja yang diatur dalam undang-undang ini

Undang-undang ini memberi negara kewenangan mengelola tanah demi memastikan warga mendapatkan haknya, sekaligus memulihkan hak-hak yang selama ini belum terpenuhi. Pemanfaatan lahan diarahkan lebih diutamakan bagi kelompok sasaran program, dengan panduan pelaksanaan yang disusun lewat semacam peta jalan resmi berisi arah kebijakan, sasaran, tahapan, dan cara mengukur keberhasilannya.

  • Penetapan lokasi prioritas reforma agraria berdasarkan sejumlah persoalan, seperti sengketa lahan, tanah yang dibiarkan telantar, kemiskinan, kepemilikan lahan oleh pihak yang tak berdomisili di lokasi (absentee), serta penguasaan tanah yang melampaui batas maksimum.
  • Penentuan kelompok sasaran, meliputi petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan warga kurang mampu, sebagai pihak yang paling diutamakan menerima manfaat program.
  • Pembentukan lembaga khusus penyelenggara reforma agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas merencanakan, menjalankan, mengawasi, hingga menuntaskan sengketa tanah.
  • Pendirian dewan pengawas guna memastikan proses berjalan terbuka, melibatkan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  • Skema penanganan sengketa yang mendahulukan dialog, pemulihan hubungan antarwarga, dan pemulihan hak pihak yang dirugikan.
  • Pengembalian lahan kepada pemiliknya yang sah, atau penggantian dengan lahan lain bila pengembalian tak memungkinkan.
  • Jaminan hukum bagi penerima manfaat program, pendamping masyarakat, pelapor, dan saksi, termasuk warga yang tengah memperjuangkan haknya atas tanah.
  • Pembatasan kepemilikan lahan agar tidak terjadi penumpukan tanah pada segelintir pihak.
  • Pengintegrasian data penyelesaian sengketa dan pelaksanaan program reforma agraria dalam satu sistem, dengan hasilnya dilaporkan kepada Presiden dan DPR.
  • Ketentuan soal pembiayaan, sanksi pidana, dan masa peralihan agar program yang sudah berjalan dapat menyesuaikan dengan aturan baru.

Baca jugaDPR Sahkan 15 UU Kabupaten/Kota Kalimantan, Perkuat Kepastian Hukum Pemda

Reaksi gembira delegasi masyarakat yang hadir di ruang sidang menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap penyelesaian persoalan pertanahan melalui jalur legislasi ini, setelah proses pembahasan yang melibatkan puluhan pihak dan ratusan poin masalah selama masa persidangan berlangsung.