Mahkamah Konstitusi pada Kamis (29/10/2026) mengabulkan sebagian uji materi UU PTUN dan mempersingkat tenggat pelaksanaan putusan PTUN dari 60 menjadi 14 hari kerja, serta tenggat meminta eksekusi dari 90 menjadi 21 hari kerja.
Wakil Panglima TNI Maruli Simanjuntak mengklaim peradilan militer kerap menghukum lebih tegas, tanpa data pembanding, saat merespons putusan MK soal UU Peradilan Militer, dan berjanji mempelajari putusan itu.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo menilai operasi politik hanya mungkin dilakukan penguasa, sedangkan Guntur Romli menyebut lolosnya Gibran justru lewat operasi politik, menanggapi pernyataan Jokowi.
Kaukus Tokoh Jawa Barat mendesak Wapres Gibran mundur pada Sabtu (10/10/2026), sementara Ketum Gibranisti Taufik Bilfaqih menilai wacana pemakzulan tak punya dasar hukum kuat.
MK menggelar sidang pendahuluan uji materiil Pasal 169 huruf r UU Pemilu pada Kamis (8/10/2026). Lima pemohon menyinggung Gibran, sementara hakim meminta mereka menjelaskan kerugian konstitusional.
Advokat Pian Andreo Halomoan Manurung mengadukan sembilan hakim konstitusi ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dalam perkara syarat pendidikan Wapres Gibran. Sidang pendahuluan digelar Rabu (7/10/2026).
Aliansi Profesi Advokat Indonesia melaporkan Komisioner KPU 2022–2027 ke Polda Metro Jaya, Kamis (8/10/2026). Dugaan pemalsuan dokumen berasal dari pelapor, bukan temuan MK.
Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo menyebut hasil Pilpres 2024 tak bisa diubah dan bola ijazah Gibran tak lagi di MK. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyatakan perkara belum masuk ke MPR.