Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan hasil Pilpres 2024 tetap sah dan tidak bisa diubah setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyampaikannya di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Di hari yang sama, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan perkara itu belum masuk ke MPR.

Wantimpres: bola tidak lagi di MK

Menurut iNews dan Okezone, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Bamsoet menilai putusan dan prosesnya harus dihormati, dan bola polemik kini berada di lembaga lain, bukan di MK.

“Jadi, tinggal bolanya sekarang di... tidak lagi di MK. Tapi keputusan itu harus kita hormati, prosesnya harus kita hormati, bahwa hasil daripada Pemilu itu tetap sah”

— Bambang Soesatyo, Anggota Wantimpres

Bamsoet mengatakan hasil pilpres tak dapat diubah karena telah melalui proses politik panjang dan Presiden Prabowo Subianto serta Gibran sudah dilantik. Soal putusan tidak dapat diterima, ia menyatakan pihaknya menyerahkan kepada lembaga terkait.

Bamsoet berbicara usai rapat perdana Wantimpres di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia mengatakan isu putusan MK itu tidak sempat dibahas dalam rapat, dan kalaupun dibahas, masukan Wantimpres tidak bisa diumumkan ke publik.

MPR: perkara belum masuk

Menurut Liputan6, Bambang Pacul meminta semua pihak tidak berspekulasi soal tindak lanjut putusan MK tentang syarat pendidikan Gibran. Ia menyebut perkara itu belum masuk ke MPR sehingga belum ada yang dapat dibahas.

“Belum dong, belum masuk ke MPR. Santai saja dulu, ya. Ikuti saja proses, ya. Bola belum di MPR. Jadi no problem”

— Bambang Wuryanto, Wakil Ketua MPR

Bambang menegaskan setiap langkah harus melalui mekanisme rapat, dan pimpinan MPR berpegang pada konstitusi serta undang-undang. Ia memilih tidak berkomentar soal kemungkinan langkah MPR.

Baca jugaKPU Dilaporkan Aliansi Advokat ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Dokumen Palsu Pencalonan Gibran

Latar: isi putusan MK dan respons DPR

MK tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran, tetapi menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasinya. Hakim Adies Kadir menyebut penilaian keterpenuhan syarat menjadi ranah lembaga lain yang berwenang menurut UUD 1945, menurut CNN Indonesia dan detikcom. Hakim Arsul Sani menyatakan certificate of attendance hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpandangan MK telah melempar bola ke DPR untuk memulai pemakzulan. Pasal 7B UUD 1945 mengatur DPR lebih dulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Ini penilaian Bivitri, bukan isi putusan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghormati putusan MK tetapi mengaku belum mempelajari isinya. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut tindak lanjut bergantung konsensus pimpinan partai di DPR.

Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso meminta polemik tidak berlarut dan menyebut dinamika hukum sengketa Pilpres 2024 telah selesai. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memuji putusan itu dan menyebut soal pansus tergantung proses di DPR, sementara Gibran juga punya hak jawab.

Gibran mengaku menghormati seluruh tahapan di MK dan akan terus fokus bekerja. Ia menyinggung kuliah S1 di Singapura saat ditanya soal ijazah SMA.