Aliansi Profesi Advokat Indonesia melaporkan Komisioner KPU periode 2022–2027 ke Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026) atas dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dugaan itu berasal dari pelapor. Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran, tanpa menyatakan ada pemalsuan atau kesalahan KPU, dan menyerahkan penilaian syarat kepada lembaga lain yang berwenang.
Isi laporan ke Polda Metro Jaya
Menurut iNews, perwakilan aliansi, Paman Nurlette, menyatakan aduan berpatokan pada Putusan MK Nomor 1 Tahun 2026. Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah setara SMA milik Gibran. Padahal, kata Paman, bukti legalisir ijazah merupakan syarat wajib menurut Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Maka pertanyaannya, dokumen apakah yang digunakan KPU untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden kala itu?”
— Paman Nurlette, perwakilan Aliansi Profesi Advokat Indonesia
Pihak pelapor menduga KPU memakai dokumen yang diubah agar tampak seperti ijazah yang sah. Mereka menilai dugaan itu bertentangan dengan Pasal 391 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengancam pengguna surat palsu dengan pidana hingga 6 tahun penjara bila menimbulkan kerugian.
Paman juga menyatakan KPU tak cukup bertanggung jawab secara administratif dalam sidang MK. Menurut dia, KPU harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatan pidana, dan ia menilai kegaduhan saat ini muncul dari kelalaian maupun kesengajaan KPU. Ini merupakan tudingan pelapor; sumber yang ada belum memuat tanggapan KPU.
Baca jugaKaukus Tokoh Jabar Desak Gibran Mundur, Ketum Gibranisti Sebut Pemakzulan Tak Berdasar Hukum
Latar: putusan MK dan jalur pidana
MK membacakan putusan perkara syarat pendidikan Gibran pada Selasa (6/10). Mahkamah menyatakan para pemohon tak memiliki kedudukan hukum dan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran. Menurut detikNews, hakim Arsul Sani menyebut certificate of attendance yang menjadi dasar surat keterangan penyetaraan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan.
Menurut CNN Indonesia, MK juga menyatakan secara faktual Gibran kini bukan lagi calon wakil presiden. Soal tak adanya bukti ijazah itu, MK menyebutnya menjadi ranah lembaga lain yang berwenang menilai keterpenuhan syarat menurut UUD 1945.
Sebelumnya, Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, seperti dikutip iNews, menilai polemik dokumen pendidikan Gibran berpotensi masuk ranah pidana. Menurut dia, penyelenggara pemilu dan instansi penerbit dokumen penyetaraan bisa dilaporkan bila terbukti ada kelalaian atau dugaan tindak pidana dalam verifikasi berkas.
“Kalau memang ada dugaan pemalsuan atau keterangan palsu yang digunakan dalam berkas administrasi, itu sudah masuk ranah pidana.”
— Mahfud MD, mantan Menko Polhukam
Mahfud menegaskan proses pidana berdiri sendiri dan terpisah dari putusan MK soal sengketa hasil pemilu, serta berfokus pada ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan atau penggunaan dokumen.
Respons di DPR dan kalangan hukum
Di DPR, anggota Komisi II dari Fraksi PKB, Eka Widodo, mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk memastikan fakta secara objektif, seperti dikutip CNN Indonesia. Ia menegaskan usul itu bukan upaya menggugat kembali putusan MK.
Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia berpendapat lain. Ia menilai pansus atau hak angket tidak perlu, dan Komisi II cukup memanggil KPU dan Bawaslu untuk menjelaskan proses pencalonan. Soal pemakzulan, katanya, hal itu bergantung pada kesepakatan pimpinan partai politik.
Adapun Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang menjadi salah satu pemohon, mengatakan kepada detikNews bahwa MK memberi petunjuk soal proses pemakzulan, tetapi kewenangannya ada di DPR. Ia mempertanyakan belum adanya langkah konkret di parlemen.
Apa selanjutnya
Sumber yang ada belum menjelaskan apakah Polda Metro Jaya telah menerima laporan secara resmi atau akan memprosesnya. Belum ada pula keterangan dari KPU mengenai laporan tersebut, serta kepastian soal pansus atau pemanggilan KPU oleh Komisi II DPR.



