Hashim Djojohadikusumo membantah narasi 'Indonesia gelap' yang mengaitkan kondisi negara dengan beban utang pemerintah. Dalam Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026, ia menyebut narasi itu bohong. Hashim adalah Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, menurut Katadata.
Bantahan Hashim soal narasi utang
Menurut Katadata, narasi yang dibantah Hashim beredar di media sosial dan dikaitkan dengan beban utang pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun. Hashim menyebut banyak pihak mempersoalkan utang negara, padahal menurutnya anggapan bahwa Indonesia gelap karena utang tidak benar.
Ia menyatakan perbandingan utang Indonesia dengan PDB hanya sekitar 40% hingga 41%. Menurut Katadata, angka itu lebih rendah dibanding sejumlah negara tetangga. Hashim merujuk IMF dan Bank Dunia sebagai dasar pernyataannya, tetapi sumber tidak memuat dokumen kedua lembaga tersebut.
“Menurut IMF dan Bank Dunia, utang negara kita termasuk yang paling rendah di dunia. Itu kenyataan. Malaysia 61% dari GDP, Vietnam 57%, Thailand 54%, Amerika 120%, Jepang 250%, China 268%, Indonesia 40%. Ini adalah kekuatan kita,”
— Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia
Data utang pemerintah dan utang luar negeri
Katadata melengkapi pernyataan itu dengan data resmi. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR), utang pemerintah hingga Juni 2026 mencapai Rp10.293 triliun. Sebagian besar berupa surat berharga negara (SBN) sebesar Rp8.966 triliun, sedangkan pinjaman Rp1.327 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2026 sebesar 459,3 miliar dolar AS, naik 5,6% secara tahunan. Menurut BI, kenaikan itu terutama didorong ULN sektor publik, yakni pemerintah dan bank sentral, sementara ULN swasta menurun.
ULN pemerintah hingga Agustus 2026 tercatat 220,9 miliar dolar AS, naik 3,3% secara tahunan. Adapun ULN swasta sebesar 195,6 miliar dolar AS, terkontraksi 0,8% secara tahunan.
Latar: pernyataan Hashim soal ekonomi tak tercatat
Pernyataan soal utang itu disampaikan di forum yang sama dengan pemaparan Hashim tentang aktivitas ekonomi yang belum tercatat. Menurut CNBC Indonesia dan Liputan6, ia memperkirakan nilainya sekitar Rp10.000 triliun dengan merujuk data Bank Dunia, dan mengaitkannya dengan rendahnya penerimaan negara.
Dalam pemaparan itu, Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia sekitar 12% terhadap PDB, dibandingkan Kamboja 18% dan Vietnam 23%. Ia juga menyebut pajak digital akan dimulai pada 9 November dengan melibatkan bank dan perusahaan fintech. Angka-angka tersebut merupakan perkiraan dan klaim Hashim.
Tanggapan dan hal yang perlu dicatat
Dalam sumber yang tersedia, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan, DJPPR, maupun Bank Indonesia atas pernyataan Hashim. Sumber juga tidak menyebut pihak mana yang menyebarkan narasi 'Indonesia gelap' yang ia maksud.
Perlu dicatat, Katadata hanya mengutip rasio utang yang disebut Hashim, yakni 40% hingga 41%, dan tidak memuat perhitungan resmi rasio tersebut. Angka nominal utang dari DJPPR dan BI di atas merupakan data terpisah dari pernyataannya.
