Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mendukung revisi UU Tipikor dengan syarat hati-hati, sedangkan anggota Baleg Ahmad Irawan meminta delik diperluas, Selasa (27/10/2026).
Johanis Tanak (KPK) menilai revisi UU BUMN lebih tepat ketimbang menghapus unsur kerugian negara di UU Tipikor, sedangkan Ahmad Sahroni mendukung usulan Luhut. KPK juga menyoroti sidang uji KUHP di MK.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak MUI segera menerbitkan fatwa haram vape, Sabtu (17/10/2026), menyusul permintaan Kapolri Suyudi Ario Seto soal narkotika cair. MUI menyatakan akan membahasnya mendalam.
