Perum Bulog memeriksa sekitar 2.000 mitra Rumah Pangan Kita (RPK) secara serentak di seluruh Indonesia pada Jumat (30/10/2026). Langkah ini dimaksudkan mencegah penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), setelah kasus dugaan pengoplosan terungkap di Jakarta Timur, menurut ANTARA dan Liputan6.

Pemeriksaan serentak 2.000 RPK

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, Bulog memiliki sekitar 554 kantor cabang. Tiap cabang diminta mengecek sekitar empat RPK, sehingga target hari pertama mencapai sekitar 2.000 gerai. Menurut ANTARA, pelaksananya satuan tugas khusus bersama kantor wilayah dan cabang.

Rizal menyatakan pengecekan akan berlanjut. Tujuannya agar beras SPHP maupun beras bantuan pangan tidak dipakai untuk keperluan pribadi atau usaha komersial yang menyimpang dari peruntukannya.

Hasil pengecekan di Jakarta

Rizal ikut mendatangi sejumlah RPK di Jakarta, antara lain RPK Dapur Budhe di Kramat Jati dan RPK Master Jaya di Duren Sawit. Liputan6 melaporkan, kedua gerai itu menjual beras SPHP pada harga eceran tertinggi (HET) dan jumlah pengadaannya tidak melebihi batas.

“Syukur alhamdulillah, tadi tidak ditemukan hal-hal aneh dan semua sudah sesuai prosedur”

— Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum Bulog

Menurut ANTARA, RPK dipilih acak dan diperiksa mulai dari pemesanan lewat aplikasi Klik SPHP sampai penjualan ke warga, termasuk penjualan Minyakita dan gula. Imron (55), mitra RPK di Kramat Jati, mengaku pemesanan beras SPHP dan Minyakita selama ini lancar.

Baca jugaBulog Lampaui Target Serapan Beras 2026, Realisasi Nasional Capai 4,25 Juta Ton per 28 Oktober

Aturan dan sanksi bagi mitra

Menurut Liputan6, lewat Klik SPHP satu RPK hanya boleh memesan 2 hingga 4 ton. Rizal menyebut RPK yang memesan 3–4 kali dalam seminggu patut dicurigai, dan hal itu sedang didalami petugas di lapangan.

ANTARA mencatat Bulog melarang gerai penyalur membongkar kemasan atau menyampur beras SPHP dengan beras jenis lain. HET beras SPHP di Jakarta, yang masuk Zona I, ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Rizal menyatakan mitra RPK yang terbukti mengoplos akan dicabut izinnya dan diproses hukum oleh aparat penegak hukum.

Rizal juga mengajak warga melapor ke call center Bulog bernama BELLA bila menemukan dugaan pelanggaran, termasuk oleh oknum internal Bulog.

Latar kasus di Jakarta Timur

Kasus bermula dari temuan dugaan pembongkaran dan pengemasan ulang sekitar 600 ton beras SPHP di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, menurut CNBC Indonesia. Liputan6 menulis bahwa pelakunya pihak swasta yang membeli beras SPHP dari Bulog.

Pada Kamis (29/10/2026), Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengumumkan pencopotan delapan pejabat Bulog dan Bapanas serta dua surat peringatan. Bulog menonaktifkan enam pegawai dan membentuk satgas khusus. ANTARA menegaskan penonaktifan itu bersifat administratif dan bukan berarti pegawai terbukti pidana.

Menurut VIVA, Amran meminta pelaku dihukum seberat-beratnya dan menyinggung hukuman mati bila memungkinkan. Sumber yang dirujuk tidak memuat penetapan tersangka.