Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyatakan bahwa data yang akurat dan selalu diperbarui merupakan syarat utama agar bantuan sosial (bansos) diterima warga yang memang membutuhkan. Ia menyampaikannya seusai acara Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam.

Menurut Gus Ipul, pemutakhiran data membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, perangkat desa, serta pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Data akurat jadi dasar program perlindungan sosial

“Program-program pemerintah bergantung pada data yang akurat. Kalau kita mau memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat miskin serta anak-anak terlantar, maka harus dimulai dengan data yang akurat,”

— Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

Menurut Mensos, pemutakhiran data tak bisa dikerjakan satu pihak saja. Ia menyebut pemerintah pusat, pemda, Badan Pusat Statistik (BPS), aparat desa, hingga pengurus RT dan RW sama-sama perlu terlibat.

“Dengan data yang akurat itu kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Jangan sampai kita membantu orang yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan membantu orang yang sudah meninggal,”

— Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

Sistem digital dengan pengenalan wajah mulai 2026

Gus Ipul menerangkan, pemerintah sudah menyiapkan sistem perlindungan sosial berbasis digital. Uji cobanya berlangsung di Kabupaten Banyuwangi pada 2025, sedangkan penerapan secara nasional dijadwalkan pada 2026.

Selain data nama dan alamat (by name by address), sistem itu memakai biometrik berupa pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas penerima. Teknologinya mengandalkan kecerdasan buatan (AI) dan terhubung dengan sejumlah basis data pemerintah, sehingga profil penerima atau calon penerima dapat diketahui.

Apa artinya bagi warga dan pengurus RT/RW

Mensos mengakui sistem digital ini perlu pendampingan, karena tidak semua warga memiliki telepon pintar atau terbiasa dengan layanan daring. Untuk itu, ia mengajak pemda, perangkat RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparatur sipil negara (ASN), dan pendamping sosial menolong warga yang kesulitan mengakses layanan digital tersebut.

Kemensos, kata Gus Ipul, terus mengevaluasi penerima bansos, termasuk menelusuri penerima yang punya tabungan di atas Rp50 juta. Ia menyebut lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru, yang sebelumnya tak pernah menerima bansos, sudah terdata dalam dua tahun terakhir melalui validasi bersama pemda dan BPS.

Tanggapan Bupati Banyumas dan soal jaminan kesehatan

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan pemerintah kabupaten mendukung sistem tersebut. Ia berharap keterpaduan data antarlembaga dapat menekan margin of error hingga paling tinggi 3 persen.

Bupati juga menyinggung skema pembiayaan menurut desil kesejahteraan yang dipaparkan Mensos. Desil 1-4 menjadi tanggungan pusat, desil 5-6 tanggungan kabupaten, dan desil 7-8 tanggungan provinsi. Menurutnya, pembagian itu berpotensi meringankan APBD kabupaten.

“Kalau itu sudah diterapkan, saya yakin beban APBD kabupaten akan lebih ringan. Namun, yang paling penting adalah basis data yang tepat,”

— Sadewo Tri Lastiono, Bupati Banyumas

Soal jaminan kesehatan, Gus Ipul berharap Banyumas kembali meraih cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC). Capaian itu sempat sedikit turun setelah data diperbarui berdasarkan desil kesejahteraan. Ia menyatakan akan berjuang bersama bupati untuk memulihkannya.