Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran. Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi hybrid bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan dorongan serupa.

Apa itu Perlinsos Digital

Menurut Tito, Perlinsos Digital adalah bagian dari pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau GovTech, yang menurutnya merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Bidang perlindungan sosial dipilih sebagai langkah pertama yang diuji coba.

Basis sistem ini adalah data kependudukan dari KTP elektronik. Tito menyebut Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah memadukan data tersebut dengan data biometrik. Selanjutnya pemerintah merancang penghubung bagi layanan kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, dan pertanahan, sehingga kelak warga cukup memegang satu nomor unik.

Tito menilai digitalisasi ini mempermudah warga karena tidak perlu berpindah-pindah tempat atau mendatangi banyak instansi untuk mengakses layanan pemerintah.

Cara sistem menilai kelayakan penerima bansos

Untuk bansos, pemerintah dapat membandingkan identitas warga dengan data kepemilikan aset seperti tanah dan kendaraan. Hasilnya mengelompokkan warga: layak bantuan tunai, layak bantuan nontunai, layak keduanya, atau tidak layak.

Gus Ipul menjelaskan, penilaian bersandar pada DTSEN, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang tersambung ke data administrasi berbagai instansi. Menurutnya, penentunya adalah sistem, bukan menteri, kepala daerah, pendamping, camat, ataupun lurah.

Baca jugaMensos Gus Ipul: Pemutakhiran Data Bansos Libatkan RT/RW dan Pemda agar Penyaluran Tepat Sasaran

Angka capaian: baru 39,2 persen dari target

Data hingga Kamis (5/11) menunjukkan 18,8 juta keluarga sudah terdaftar, kira-kira 39,2% dari target 48 juta keluarga. Gus Ipul menyebut masih ada 29,2 juta keluarga yang perlu didaftarkan sampai akhir Desember 2026.

Laju pendaftaran juga menurun. Pada 12–18 Oktober, rata-ratanya 506 ribu keluarga per hari, tetapi dalam tujuh hari terakhir tinggal sekitar 377 ribu per hari. Gus Ipul menyebut laju itu perlu naik menjadi 521 ribu per hari. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bahkan mendorong target satu juta KK per hari.

Baru dua dari 38 provinsi yang melampaui target registrasi 50%, yakni Aceh (51,25 persen) dan Bali (50,73 persen). Luhut menyebut beberapa daerah masih di bawah 10%. Tito mengapresiasi capaian dua provinsi tersebut.

Peran agen dan perangkat daerah

Tito menekankan peran agen Perlinsos karena tidak semua warga punya ponsel pintar atau bisa memakai aplikasi sendiri. Dasbor Kemensos per 6 November 2026 mencatat lebih dari 1,05 juta agen terdaftar, dengan lebih dari 502 ribu di antaranya aktif.

Gus Ipul menyebut para agen bekerja sukarela, tidak dibayar, dan dilarang meminta bayaran. Ia meminta OPD, camat, dan pemerintah desa memastikan agen terdaftar segera membantu warga, serta melibatkan ASN, pendamping sosial, kepala desa atau lurah, dan pengurus RT/RW.

Gus Ipul juga meminta daerah menjaga kecepatan registrasi setiap hari, termasuk akhir pekan, dan memantau dasbor masing-masing setiap pekan. Luhut mendesak para kepala daerah terjun sendiri ke lapangan dan menugaskan penanggung jawab di level kecamatan serta kelurahan.

Apa artinya bagi warga dan daerah

  • Prioritas registrasi: Gus Ipul meminta pemda lebih dulu mendaftarkan keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT yang sudah ada, juga warga miskin dan rentan, supaya bantuan mereka tidak berhenti pada 2027.
  • Rekening bantuan: calon penerima yang dinilai berpotensi layak dapat menominasikan rekening sendiri. Skema ini diharapkan memangkas pembukaan rekening kolektif yang menurut Gus Ipul memerlukan tiga sampai empat bulan.
  • Jadwal: penyaluran bansos lewat Perlinsos Digital ditargetkan mulai pada triwulan pertama 2027.
  • Bantuan mendaftar: warga yang tak memiliki ponsel pintar dapat dibantu agen Perlinsos.

Bagi daerah, Tito menyebut registrasi ini membantu pemda mengenali warga yang membutuhkan, sekaligus mendukung target pembangunan daerah seperti penurunan kemiskinan dan stunting.

Gus Ipul menegaskan pentingnya registrasi bagi warga dengan kalimat berikut.

“Registrasi hari ini menentukan siapa yang terlayani di tahun 2027”

— Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Sosial

Tim percepatan, evaluasi, dan insentif daerah

Tito mengusulkan setiap daerah membentuk tim atau satgas percepatan, diketuai kepala dinas sosial dan beranggotakan dinas Dukcapil. Sekretaris daerah bertindak sebagai pengawas, sedangkan kepala daerah menjadi penanggung jawab.

Ia juga mengusulkan evaluasi mingguan yang dirinci per kabupaten. Menurut Tito, pemerintah akan mempertimbangkan insentif fiskal bagi daerah berkinerja baik, sedangkan daerah dengan capaian terendah akan disampaikan ke publik dan mendapat perhatian khusus.

Tito menegaskan percepatan ini demi warga.

“Ini bukan kepentingan kita. Kepentingan masyarakat”

— Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri

Luhut menyebut Perlinsos Digital sebagai langkah awal transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mengurangi kebocoran anggaran. Rakor itu diikuti perwakilan pemerintah dari sekitar 514 kabupaten/kota, dan Wakil Kepala BSSN Albertus Rachmad Wibowo turut hadir.