Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026. Hingga 17 November 2026 pukul 10.20 WIB, realisasi mencapai 207.023 unit dengan nilai pembiayaan Rp25,80 triliun, setara 59,15 persen dari target nasional 350.000 unit.

Percepatan dilakukan lewat penguatan koordinasi dengan perbankan, asosiasi pengembang, dan pemerintah daerah. Penjelasan itu disampaikan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Penyaluran FLPP turun di awal tahun, mulai pulih sejak triwulan III

Heru mengakui penyaluran FLPP pada triwulan I 2026 turun 23,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan berlanjut di triwulan II sebesar 24,8 persen. Menurutnya, persoalan perizinan dan ketersediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan rumah subsidi.

Memasuki triwulan III, realisasi tercatat 73.477 unit, naik 8,9 persen dari periode sama 2025. Untuk triwulan IV, hingga 17 November 2026 penyaluran mencapai 42.015 unit, tumbuh 25,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Dengan demikian, arah penyaluran berubah dari kontraksi pada dua triwulan pertama menjadi pertumbuhan pada dua triwulan terakhir, menurut data BP Tapera yang disampaikan Heru.

“Namun kita sangat optimistis bahwa pencapaian target tahun ini akan lebih maksimal lagi dari tahun lalu.”

— Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera

Heru menyebut terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota membantu mengurai persoalan perizinan lahan, terutama lahan yang sebelumnya masuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Sejumlah perizinan pengembang mulai diterbitkan sehingga pembangunan rumah subsidi kembali berjalan.

Rincian realisasi per bank, asosiasi, dan provinsi

BP Tapera juga merinci capaian berdasarkan bank penyalur, asosiasi pengembang, dan wilayah. Berikut angka per 17 November 2026.

  • Bank penyalur: BTN 89.481 unit, Bank Syariah Nasional (BSN) 49.193 unit, dan BRI 29.592 unit.
  • Asosiasi pengembang: REI 87.317 unit, APERSI 58.592 unit, dan HIMPERRA 28.405 unit.
  • Provinsi: Jawa Barat 46.044 unit, Jawa Tengah 18.928 unit, dan Sulawesi Selatan 17.646 unit.

Menteri PKP tekankan transparansi evaluasi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya transparansi dan kesetaraan dalam evaluasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, evaluasi harus mencakup perbankan, asosiasi pengembang, pemerintah, hingga BP Tapera.

Maruarar menyebut pendekatan itu sebagai perlakuan setara (equal treatment) karena yang dipaparkan ke publik bukan hanya kinerja bank atau asosiasi, melainkan juga kinerja kementerian dan lembaganya sendiri. Ia meyakini mekanisme tersebut baik, termasuk untuk pencegahan korupsi.

“Kalau ada informasi atau data yang salah, publik harus berani mengoreksi,”

— Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Apa artinya bagi calon penerima rumah subsidi

BP Tapera menyatakan terus mendorong optimalisasi penyaluran FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Tujuannya memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau.

Menurut BP Tapera, penguatan kolaborasi, transparansi, serta percepatan penyelesaian kendala perizinan dan pembangunan menjadi kunci upaya tersebut. Data realisasi yang dipublikasikan terbuka untuk dikoreksi publik jika dinilai keliru, sebagaimana disampaikan Maruarar.