Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional menguat di DPR, sementara pemerintah menyatakan belum akan mengambil langkah itu. Perbedaan sikap tersebut mengemuka pada Senin (12/10/2026), saat asap masih menyelimuti banyak wilayah Indonesia dan negara tetangga.
Dua sikap yang berseberangan
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai pemerintah semestinya mengambil langkah strategis karena karhutla telah berlangsung sekitar tiga bulan. Menurut dia, kondisi ini sudah berbahaya bagi kesehatan warga dan menuntut penanganan yang lebih kuat.
“Faktanya malah sudah bencana internasional”
— Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB
Daniel mengakui pemerintah sudah berupaya, tetapi menilai hasilnya belum signifikan. Ia menyebut asap yang masih tebal mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah, dan ekonomi warga. Dengan status bencana nasional, menurut dia, seluruh kekuatan negara bisa dikerahkan untuk memadamkan api.
Di sisi lain, Menko Polkam Dudung Abdurachman menjawab singkat setelah rapat penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari yang sama.
“Belum, kita masih mampu menangani”
— Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Dudung menambahkan bahwa rapat tersebut belum membahas kemungkinan menerima bantuan dari negara lain. Pemerintah, katanya, masih memprioritaskan upaya dalam negeri.
Apa yang ditunjukkan data
Data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan, sebagaimana dikutip Liputan6, menunjukkan lonjakan titik panas sejak Agustus 2026. Pada periode Agustus–September, jumlahnya sekitar 16.000 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Memasuki Oktober, SiPongi mencatat 12.183 deteksi di 33 provinsi selama 1–12 Oktober 2026. Kalimantan Tengah terbanyak dengan 3.268 titik, disusul Papua Selatan 2.921 titik dan Sumatera Selatan 2.376 titik. Lima provinsi di Kalimantan bersama-sama mencatat 4.674 titik, sekitar 38 persen dari total nasional pada periode itu.
Baca jugaPemerintah Catat 639 Hektare Lahan Masih Dipadamkan di Enam Provinsi, 60.177 Personel Dikerahkan
Dampaknya terasa pada kualitas udara. Pemantauan IQAir pada 12 Oktober 2026 menempatkan Palangka Raya di angka 180, kategori tidak sehat. Pangkalan Bun, Pontianak, dan Banjarmasin berada di kisaran di atas 170, juga tidak sehat. Di Palembang, BMKG mencatat konsentrasi PM2.5 pada kategori berbahaya.
Asap pun melintasi batas negara. ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) melaporkan kabut asap lintas batas berkepadatan sedang hingga pekat menyelimuti Semenanjung Malaysia, Singapura, hingga selatan Filipina. Stasiun pemantau di sejumlah kawasan, terutama Kalimantan, Semenanjung Malaysia, dan Singapura, mencatat kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya.
Argumen pemerintah: sudah maksimal
Menurut Dudung, Presiden menerima laporan Kepala BNPB Suharyanto tentang enam provinsi yang menjadi fokus penanganan, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Di Kalimantan Tengah, kawasan Taman Nasional Tanjung Puting menjadi prioritas karena adanya satwa yang harus dilindungi.
Helikopter pengebom air sudah dikerahkan, tetapi asap tebal membuat operasi darat lebih dominan. Dudung menegaskan operasi darat itu bukan operasi militer, melainkan pemanfaatan kendaraan dan alat berat untuk menjangkau lokasi yang tak terjangkau helikopter. Ia juga menyebut operasi modifikasi cuaca oleh BMKG serta pembentukan masyarakat peduli api yang dikoordinasikan dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Karang Taruna, dan pemerintah daerah.
Dudung menyampaikan bahwa Presiden menilai capaian penanganan sudah semakin maksimal, dengan luas kebakaran per hari sekitar 692 hektare. Presiden juga disebut menargetkan karhutla teratasi secepat mungkin dan menekankan pencegahan sebelum api menyala.
Bantuan luar negeri dan pertanyaan yang tersisa
Soal bantuan asing, rujukan waktunya perlu dibedakan. Pada Jumat (18/9), sebelum rapat 12 Oktober, Prabowo menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Bogor. Menurut Prabowo, bantuan Malaysia berupa satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 anggota tim pemadam akan segera dikirim dalam waktu dekat.
Prabowo juga menyatakan Indonesia telah menerima bantuan dari Jepang dan sejumlah negara lain. Adapun rapat di Istana pada 12 Oktober, menurut Dudung, belum membahas kemungkinan penerimaan bantuan internasional. Sumber yang dirujuk tidak menyebut apakah bantuan Malaysia sudah tiba.
Membaca perbedaan sikap
Kedua pihak sebenarnya sepakat bahwa karhutla serius dan penanganannya harus diperkuat. Perbedaannya terletak pada ukuran kecukupan. Daniel menekankan lamanya kebakaran, tebalnya asap, dan dampak lintas batas sebagai bukti upaya yang ada belum memadai. Pemerintah menekankan capaian penanganan yang disebut sudah maksimal dan kapasitas yang diklaim masih cukup.
Sumber yang dirujuk tidak menjelaskan kriteria resmi yang dipakai pemerintah untuk menilai kemampuan itu, dan belum ada ukuran yang disebutkan kapan status nasional akan dipertimbangkan. Data titik panas yang masih tinggi di puluhan provinsi serta indeks udara yang buruk menjadi indikator yang kemungkinan terus diuji publik dalam beberapa hari ke depan.
Sejauh ini, sikap pemerintah tetap sama: penanganan berjalan tanpa status bencana nasional. Apakah sikap itu bertahan akan bergantung pada perkembangan titik api dan kualitas udara.
