Pemerintah menegaskan daya beli masyarakat Indonesia tidak melemah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026), didampingi Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Menurut Dradjad, yang terjadi bukan pelemahan, melainkan pergeseran pola konsumsi yang sangat signifikan. Namun, sejumlah angka yang dipaparkan membuka ruang pertanyaan tentang apa saja yang sebenarnya diukur dan apa yang belum diungkap.

Apa yang disampaikan pemerintah dan BPS

Dradjad merujuk data BPS untuk menyatakan daya beli tetap kuat. Ia menegaskan pemerintah tidak sekadar membantah, melainkan menunjukkan bahwa data resmi tidak mendukung anggapan bahwa daya beli melemah.

Bukti pertama, kata dia, datang dari sektor transportasi dan pariwisata, termasuk restoran dan hotel. Menurutnya, sektor-sektor itu tumbuh tinggi karena masyarakat kini lebih gemar bepergian.

Bukti kedua adalah transaksi digital. Ia menilai lonjakan transaksi QRIS menandakan banyaknya konsumsi, bukan melemahnya kemampuan belanja. Ia juga menyebut aktivitas belanja di marketplace dan platform daring ikut melonjak.

Amalia menambahkan, konsumsi masyarakat sepanjang semester I 2026 tumbuh konsisten di atas 5 persen. Ia menyebut transportasi, restoran, dan hotel masing-masing tumbuh di atas 6 persen, dan menghubungkannya dengan gaya hidup yang berbeda.

“Pergeseran konsumsi ini tertangkap oleh BPS, sehingga kami dari pemerintah meyakini bahwa memang daya beli masyarakat itu sangat bagus”

— Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Angka-angka yang dijadikan bukti

Menurut laporan BPS yang dikutip VIVA, jumlah penumpang angkutan domestik naik 8,09 persen menjadi 2,70 juta penumpang sepanjang Agustus 2026. Kenaikan tertinggi ada pada angkutan penyeberangan, yakni 20,13 persen menjadi 4,66 juta penumpang.

Di sektor wisata, perjalanan wisatawan nusantara pada Agustus 2026 mencapai 104,30 juta perjalanan. Angka itu naik 11,47 persen dibandingkan periode yang sama 2025.

Soal pembayaran digital, VIVA mengutip laporan Bank Indonesia (BI) bahwa transaksi QRIS tumbuh 67,22 persen secara tahunan. Adapun CNN Indonesia mengutip Dradjad menyebut peningkatan QRIS sampai di atas 100 persen.

Catatan analitis: apa yang belum terjawab

Pertama, ada selisih angka QRIS antarsumber. Kedua sumber tidak menjelaskan apakah perbedaan itu muncul dari ukuran yang berbeda, seperti volume, nilai, atau periode. Untuk sementara, pembaca perlu membedakan klaim lisan dalam konferensi pers dari angka laporan BI.

Kedua, ada angka transportasi yang perlu klarifikasi. Sebagaimana dilaporkan, total penumpang angkutan domestik tercatat 2,70 juta, sedangkan penumpang angkutan penyeberangan saja 4,66 juta. Laporan itu tidak menjelaskan satuan atau cakupan masing-masing angka, sehingga hubungan keduanya belum bisa dipastikan. Laporan juga tidak menyebut periode pembanding untuk kenaikan 8,09 persen dan 20,13 persen.

Ketiga, transaksi yang naik belum tentu menggambarkan kemampuan belanja seluruh lapisan masyarakat. Data yang dipaparkan berfokus pada aktivitas: jumlah penumpang, perjalanan wisata, dan transaksi nontunai. Data tentang pendapatan rumah tangga atau tabungan tidak muncul dalam kedua laporan.

Keempat, soal belanja daring. Amalia menyatakan pola belanja bergeser dari toko fisik ke platform online, tetapi menurut VIVA, baik Dradjad maupun Amalia tidak merinci angka terbaru peningkatannya. Padahal, pergeseran ini adalah inti argumen pemerintah.

Mengapa ini penting

Isu ini menjadi sorotan karena pemerintah sendiri menyebut adanya narasi publik bahwa daya beli melemah. Konferensi pers di kantor BPS itu digelar untuk menjawab narasi tersebut dengan data resmi, dan hasilnya kini menjadi bahan pembacaan ulang oleh publik.

Di sisi lain, argumen pergeseran konsumsi berarti sebagian sektor bisa tumbuh sementara sektor lain tertekan. Pertumbuhan konsumsi di atas 5 persen pada semester I 2026 memang menunjukkan angka agregat yang positif. Namun dari bahan yang tersedia, belum ada rincian sektor atau kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, sehingga gambaran lengkapnya belum bisa dinilai.

Pernyataan pemerintah juga memakai dua jenis ukuran sekaligus. Satu adalah pertumbuhan konsumsi dari BPS, yang menggambarkan belanja agregat. Satu lagi adalah indikator aktivitas seperti perjalanan dan QRIS, yang menunjukkan ke mana uang mengalir. Keduanya saling menguatkan klaim pergeseran, tetapi tidak otomatis menjawab apakah semua kelompok masyarakat merasakan hal yang sama.

Perbedaan cara menafsirkan inilah yang membuat isu ini tetap hidup. Bagi pemerintah, kenaikan perjalanan, restoran, hotel, dan transaksi digital sudah cukup sebagai tanda belanja masyarakat terjaga. Bagi pihak yang melihat dari sudut lain, indikator tersebut barangkali perlu dilengkapi data yang menggambarkan kondisi keuangan rumah tangga. Kedua sumber yang dipakai tidak memuat tanggapan dari pihak di luar pemerintah, sehingga sudut pandang itu belum terwakili dalam laporan awal ini.

Apa selanjutnya

Publik dapat menanti rincian data konsumsi per kelompok pengeluaran dari BPS, serta penjelasan BI mengenai metode penghitungan pertumbuhan QRIS. Tanpa rincian itu, klaim bahwa daya beli tetap solid akan terus ditafsirkan berbeda-beda, bergantung pada indikator yang dipilih.