Menteri ESDM sekaligus Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan rencana ekspor listrik ke negara lain masih dikaji ulang. Pemerintah, kata dia, belum bisa merealisasikannya dalam waktu dekat karena Indonesia masih membutuhkan banyak listrik di dalam negeri. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Bahlil: Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas
Menurut CNBC Indonesia, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji tahapan proses ekspor listrik. Ia menegaskan kebutuhan domestik lebih diutamakan dan ekspor baru dipertimbangkan setelah pasokan dalam negeri dinilai cukup.
“Semua kita akan kaji lagi, kita hitung-hitung lagi, kemudian kita timbang-timbang lagi, karena kebutuhan di dalam negeri lebih prioritas”
— Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM
Bahlil juga menyinggung rencana peningkatan kapasitas data center nasional. Ia mengaitkan sikapnya dengan Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
“Data center kita butuh 20 Giga Watt, masih kurang marketnya?”
— Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM
Singapura Menambah Mitra Impor Listrik
Katadata melaporkan Singapura terus memperluas mitra untuk mengejar target impor listrik 6 gigawatt dari negara tetangga pada 2035. Otoritas Energi Singapura (EMA) memberi persetujuan bersyarat kepada Sembcorp Utilities untuk memasok 1,3 gigawatt listrik rendah karbon, antara lain dari pembangkit angin lepas pantai di Vietnam dan tenaga surya di Malaysia.
Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura Tan See Leng menyampaikan hal itu di Singapore International Energy Week, Senin (26/10). Ia mengatakan Singapura menyiapkan infrastruktur dan kerangka regulasi untuk memfasilitasi impor. Pada Agustus, EMA telah memberi persetujuan bersyarat untuk dua proyek berkapasitas total 900 megawatt dari Johor, Malaysia.
Dengan tambahan itu, EMA memberi persetujuan bersyarat kepada total delapan perusahaan atau konsorsium dengan proyek di Australia, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Persetujuan tersebut masih tahap awal, dengan dua tahap lagi sebelum izin impor terbit.
Posisi Proyek di Indonesia
Menurut Katadata, proyek di Indonesia paling maju. EMA telah memberi izin bersyarat kepada enam perusahaan atau konsorsium dengan proyek tenaga surya di Kepulauan Riau dan Riau. Namun, progresnya disebut berjalan alot.
Katadata menyebut sejumlah faktor, yakni harga listrik, pendanaan, dan meningkatnya tensi politik kedua negara terkait asap lintas negara. Media itu juga melaporkan Bahlil mengisyaratkan tensi tersebut ikut memengaruhi keputusan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, pengembang hanya memegang izin penjualan lintas negara lima tahun, padahal proyek padat modal dinilai aman jika izinnya lebih dari 20 tahun.
Sebelumnya, beberapa pengembang berharap ekspor dimulai pada 2028–2030. Danantara juga disebut telah menandatangani kesepakatan awal dengan konsorsium pengembang pembangkit. Dalam sumber yang tersedia, belum ada tanggapan resmi pemerintah Singapura atas pernyataan Bahlil.
Interkoneksi dengan Malaysia
Tan See Leng menyebut Singapore Energy Interconnections bersama SP Power Assets dan Tenaga Nasional Berhad memulai survei kabel transmisi bawah laut bulan ini. Langkah itu menuju tambahan kapasitas interkoneksi hingga 2 gigawatt dengan Semenanjung Malaysia pada 2030, melengkapi interkonektor 1 gigawatt yang ada.
