Komisi III DPR lewat keterangan tertulis Ketua Habiburokhman, Sabtu (21/11/2026), menjelaskan UU Perampasan Aset tak memuat illicit enrichment, menjawab kritik Mahfud MD dan ICW. KPK sebelumnya menyatakan akan mengkaji Pasal 53 dan 61.
Panja RUU Perampasan Aset DPR menyatakan akan menyasar investasi, arisan, koperasi, asuransi, dan travel umrah bodong. Anggota Komisi III mendorong aset dikembalikan ke korban lebih dulu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut empat RUU prioritas pada Masa Persidangan II setelah reses awal November. RUU Pemilu tidak termasuk dalam daftar yang disampaikannya, Rabu (28/10).
Komisi III DPR melanjutkan RDPU RUU Perampasan Aset pada Rabu (28/10/2026) dengan mengundang tiga advokat. Peneliti Yadi Surya Diputra menyebut UNCAC tak mewajibkan illicit enrichment diadopsi.
Perwakilan mahasiswa menyampaikan dukungan dan masukan soal RUU Perampasan Aset kepada Komisi III DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum pada Selasa, 6 Oktober 2026.