Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit hingga Rp400 triliun pada 2027 bagi petani, nelayan, serta masyarakat pedesaan dan daerah tertinggal. Target itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Di hari yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif skema penyaluran. Artikel ini merangkum apa yang sudah disampaikan pemerintah, siapa sasarannya, dan bagian mana yang belum dirinci dalam pemberitaan.

Siapa sasaran kredit Rp400 triliun

Menurut Prabowo, kredit ini menyasar petani, nelayan, dan masyarakat di pedesaan, daerah terpencil, serta daerah tertinggal. Warga berpenghasilan rendah yang tinggal di perkotaan juga termasuk dalam sasaran.

Prabowo menyebut jumlah penerima sekitar 28 juta keluarga. Dengan menghitung istri dan anak, ia menyebut angkanya kurang lebih 100 juta rakyat, dan menyatakan itu kemampuan pemerintah saat ini.

Okezone melaporkan rencana ini bagian dari strategi memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya beli, dan mendorong kesejahteraan hingga ke pedesaan. Investor Daily menulis tujuannya agar keluarga penerima dapat meningkatkan kegiatan produktif dan kesejahteraan ekonomi.

Prabowo juga menilai capaian penyaluran kredit selama ini perlu diperluas. Tujuannya, kata Okezone, agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses modal untuk mengembangkan usaha produktif.

Skema penyaluran kredit menurut Airlangga

Airlangga menyampaikan kepada awak media di kantornya di Jakarta bahwa pemerintah sudah memiliki pola Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut dia, tingkat suku bunga dalam pola itu tinggal ditetapkan dalam beberapa pilihan.

Ia menyebut alternatif lain, yakni kredit perumahan yang plafonnya bisa dinaikkan ke angka lebih tinggi. Ada pula kredit untuk alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang saat ini sudah tersedia.

  • Pola KUR, dengan beberapa pilihan tingkat suku bunga.
  • Kredit perumahan, dengan kemungkinan plafon lebih tinggi.
  • Kredit Alsintan untuk alat dan mesin pertanian.

Sumber yang dikutip belum memuat rincian lain, seperti besaran bunga, plafon per debitur, atau pembagian Rp400 triliun menurut jenis kredit. Rincian itu tidak disebut dalam pemberitaan yang dirujuk, sehingga pembaca perlu menunggu penjelasan lanjutan dari pemerintah.

Baca jugaAirlangga Rinci 3 Kriteria Penerima Program Satu Orang Satu Rekening dengan Saldo Awal Rp50 Ribu

Capaian penyaluran dan pembentukan DNKK

Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang sudah berjalan. Menurut Investor Daily, program itu telah menjangkau sekitar 2 juta penerima dengan nilai Rp53 triliun.

Dalam rakornas, penyerahan simbolis akad dan kredit untuk periode Agustus hingga Oktober 2026 dilakukan oleh 343 lembaga jasa keuangan. Totalnya Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur.

Penerima dalam seremoni simbolis itu mewakili beragam profesi, di antaranya pedagang, petani kopi, pengemudi ojek daring, dan nelayan.

Prabowo juga meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Airlangga menjelaskan dewan ini perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026.

Menurut Airlangga, fokus kebijakan kini tidak hanya inklusi keuangan seperti kepemilikan rekening, tetapi juga kesejahteraan keuangan setiap keluarga. DNKK berada langsung di bawah Presiden, dengan Airlangga sebagai ketua harian.

Wakil ketua harian dijabat Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro yang diluncurkan pak presiden di sini adalah keluarga per keluarga, ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga”

— Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut pembentukan DNKK sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Menurut dia, dewan ini untuk memastikan masyarakat Indonesia memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Pesan Prabowo soal kesejahteraan dan dana daerah

Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin pada kenaikan penghasilan riil dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Menurut dia, setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata.

“Meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya adalah penghasilan rakyat secara riil harus meningkat”

— Prabowo Subianto, Presiden

Demi tujuan itu, kata Prabowo, pusat dan daerah harus kompak merawat serta mengelola sumber daya alam dan kekayaan negeri supaya hasilnya dirasakan masyarakat.

Prabowo juga meminta gubernur dan bupati tidak khawatir soal aliran dana pusat ke daerah. Ia menyatakan akan membuktikan bahwa dana yang mengalir ke kabupaten dan provinsi pada masa pemerintahannya lebih besar daripada sebelumnya, serta berjanji meningkatkan penyaluran tahun depan.

Menurut Prabowo, salah satu caranya adalah penyaluran kredit ke daerah untuk menggerakkan ekonomi dari bawah. Ia mengatakan pemerintah akan fokus menggerakkan ekonomi tidak hanya dari atas, tetapi juga dari daerah.

Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Puluhan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, hadir dari berbagai penjuru negeri.

Apa selanjutnya

Rp400 triliun masih berupa target penyaluran untuk 2027. Skema pastinya, termasuk pilihan bunga dan pembagian antarjenis kredit, belum dijelaskan dalam sumber yang tersedia.

Karena itu, rincian dari Kemenko Perekonomian, OJK, dan perbankan penyalur layak dinantikan, terutama soal mekanisme dan syarat bagi petani, nelayan, serta warga pedesaan yang ingin mengakses kredit tersebut.