Jumlah provinsi yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 bertambah. Hingga Sabtu (21/11/2026), VIVA mencatat 17 dari 38 provinsi telah menetapkan angkanya, naik dari 12 provinsi pada Jumat (20/11/2026). DKI Jakarta masih tertinggi, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat terendah dalam data yang dihimpun dari empat laporan media.

Daftar UMP 2027 terbaru dari yang tertinggi

Daftar berikut menggabungkan laporan VIVA (dua edisi), detikFinance, dan kumparan, diurutkan dari nominal terbesar. Sumber hanya merinci sebagian provinsi, sehingga daftar ini belum tentu memuat seluruh provinsi yang sudah menetapkan.

  1. DKI Jakarta: Rp6.136.941
  2. Bali: Rp4.559.287
  3. Sulawesi Utara: Rp4.323.465 (baru)
  4. Sulawesi Selatan: Rp4.233.913,25 (baru)
  5. Kepulauan Riau: Rp4.229.356
  6. Sumatera Selatan: Rp4.210.059
  7. Aceh: Rp4.197.000 (kumparan)
  8. Riau: Rp4.031.142
  9. Kalimantan Utara: Rp4.027.901
  10. Kalimantan Tengah: Rp3.949.697
  11. Sulawesi Barat: kisaran Rp3.502.000
  12. Sumatera Utara: Rp3.410.000
  13. Banten: Rp3.372.828,70
  14. Jawa Barat: Rp3.000.000
  15. Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441 (detikFinance)

Yang baru dalam pembaruan ini

Dua provinsi baru muncul di daftar VIVA. Sulawesi Utara menetapkan Rp4.323.465, naik Rp320.835 atau 8,02 persen dari UMP 2026 sebesar Rp4.002.630. Sulawesi Selatan menetapkan Rp4.233.913,25, naik Rp312.824,46 atau 7,98 persen dari Rp3.921.088,79.

VIVA juga menyebut Jawa Barat naik 29,44 persen, dari Rp2.317.601 menjadi Rp3 juta. Angka dasar itu berbeda tipis dari kumparan, yang menulis UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.501. Untuk Riau, VIVA kini menulis kenaikan Rp250.646 atau 6,63 persen dari Rp3.780.496.

Posisi tertinggi dan terendah

Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 lewat Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Angka itu naik Rp407.065 atau 7,1 persen dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Gubernur Pramono Anung mengumumkannya di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Baca jugaGubernur Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Rp6.136.941, Jawab Kritik Said Iqbal soal UMK Bekasi

Di ujung lain, detikFinance mencatat NTT menetapkan Rp2.602.441, naik Rp146.943 dari tahun sebelumnya. Angka itu terendah di antara provinsi yang tercantum dalam sumber kami. Edisi terbaru VIVA tidak memuat NTT dalam rincian yang kami terima.

Perbedaan kenaikan antarprovinsi

Bali mencatat kenaikan terbesar, baik nominal maupun persentase: UMP naik Rp1.351.828 atau 42,15 persen, dari Rp3.207.459 menjadi Rp4.559.287. Sumber tidak menjelaskan penyebabnya. Jawa Barat berada di urutan berikutnya dengan kenaikan 29,44 persen menurut VIVA.

Provinsi lain naik lebih landai. Kepulauan Riau naik 9,02 persen, Banten 8,77 persen, Sulawesi Utara 8,02 persen, Sulawesi Selatan 7,98 persen, Kalimantan Tengah 7,15 persen, dan Sumatera Selatan 6,77 persen. Kalimantan Utara naik 6,69 persen, Riau 6,63 persen, dan Sumatera Utara 5,61 persen.

Dalam nominal, Kepulauan Riau bertambah Rp349.836 dari Rp3.879.520, dan Kalimantan Tengah bertambah Rp263.559 dari Rp3.686.138. Sumatera Utara bertambah Rp181.029 dari Rp3.228.949. Banten naik dari Rp3.100.881,40 menjadi Rp3.372.828,70. Aceh menurut kumparan menetapkan Rp4.197.000 dari sebelumnya Rp3.932.552, sedangkan Sulawesi Barat di kisaran Rp3.502.000 dari Rp3.315.934.

Angka yang berbeda antarsumber

Beberapa angka belum seragam. Untuk Riau, kumparan menulis Rp4.031.000 dengan acuan UMP 2026 Rp3.708.495, sedangkan VIVA menulis Rp4.031.142 dengan acuan Rp3.780.496. Untuk Kalimantan Utara, VIVA dan detikFinance menyebut Rp4.027.901, sementara kumparan menulis Rp4.027.000.

Sulawesi Barat masih ditulis dalam kisaran. Pembaca sebaiknya merujuk keputusan gubernur masing-masing provinsi untuk angka final.

Apa artinya bagi pekerja dan pengusaha

Menurut VIVA, UMP menjadi salah satu acuan pengupahan mulai 1 Januari 2027.

Pada Jumat (20/11), Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menyampaikan kepada kumparan bahwa sebagian provinsi sudah menetapkan UMP dan sebagian lain masih menyusun.

“Pemprov ada yang sudah dan sedang menyusun UMP,”

— Cris Kuntadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Saat itu Cris menyebut Sulawesi Barat, Riau, Kalimantan Utara, Aceh, dan Jawa Barat telah menetapkan.

Tenggat dan cara upah dihitung

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menetapkan pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat 26 November 2026. Untuk tingkat kabupaten/kota, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.

Penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Rumusnya memakai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Baca jugaKemnaker Ungkap Formula UMP 2027, Penetapan 21 November; Jakarta Terima Tiga Usulan Dewan Pengupahan

Yassierli menyampaikan pentingnya kerja sama dalam rapat koordinasi hibrida dari kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/11).

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,”

— Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan

Apa selanjutnya

VIVA menyebut jumlah provinsi yang mengumumkan masih berpotensi bertambah seiring keluarnya ketetapan daerah lain. Setelah UMP, perhatian beralih ke UMK pada 25 November, UMSP pada 26 November, dan UMSK pada 30 November 2026.