Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kritik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal soal Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Pramono menyampaikannya di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/11/2026), seperti dikutip CNN Indonesia dari detikcom.
Said Iqbal menilai angka tersebut lebih rendah daripada proyeksi Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi. Pramono meminta perbandingan upah dilakukan secara setara atau apple-to-apple.
Tanggapan Pramono atas kritik UMP Jakarta
Menurut Pramono, UMP Jakarta 2027 lahir dari pembahasan yang tidak mudah dan menjadi kesepakatan unsur tripartit, yakni pengusaha, buruh, dan Pemprov DKI sebagai fasilitator. Karena sudah diputuskan bersama, katanya, ketetapan itu akan dijalankan.
Ia juga menilai kenaikan 7,1 persen cukup signifikan. Menurut dia, besaran UMP Jakarta berada jauh di posisi teratas bila dibandingkan dengan provinsi lain.
“Dan Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple-to-apple, Jakarta jauh di atas semuanya. Sehingga dengan demikian keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik,”
— Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta
Kritik dan tuntutan KSPI
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11), Said Iqbal, seperti dilansir detikFinance, menyebut angka Rp6,13 juta belum mencukupi kebutuhan hidup layak di ibu kota. Menurutnya, nilai itu juga kalah dari proyeksi UMK Bekasi sebesar Rp6,3 juta.
KSPI dan Partai Buruh meminta keputusan gubernur direvisi sehingga UMP menjadi Rp6.210.000 per bulan. Said menyebut usulan itu berasal dari hitungan unsur buruh di Dewan Pengupahan: inflasi DKI 3,01 persen ditambah pertumbuhan ekonomi 5,67 persen, dikalikan indeks 1,0.
Ia mengkritik penggunaan indeks 0,77 dalam keputusan gubernur. Dengan indeks 1,0, katanya, UMK Bekasi bisa mencapai Rp6.350.000. Said juga melontarkan sebutan "antiburuh" kepada gubernur. Dalam sumber yang tersedia, Pramono tidak menanggapi sebutan itu secara langsung.
Bila revisi tidak dipenuhi, KSPI DKI Jakarta menyatakan akan menempuh jalur hukum, dari keberatan resmi hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Elemen buruh juga menyiapkan kampanye publik, aksi lanjutan di Balai Kota, dan dorongan agar DPRD DKI memanggil gubernur.
Baca jugaUMP 2027 di 17 Provinsi: Jakarta Tertinggi Rp6.136.941, NTT Terendah Rp2.602.441 dalam Daftar
Latar: penetapan UMP DKI Jakarta 2027
Pramono menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 pada Jumat (20/11/2026). Menurut VIVA, UMP 2027 itu naik Rp407.065 atau 7,1 persen dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, lebih tinggi daripada kenaikan 6,1 persen pada 2026.
Pramono sebelumnya menyebut pembahasan di Dewan Pengupahan berlangsung tiga hari dan selesai sehari lebih cepat dari batas waktu. Ia mengatakan kebijakan itu memperhatikan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Apa artinya bagi peserta MagangHub
Menurut VIVA, uang saku peserta MagangHub mengacu pada upah minimum di lokasi penempatan. Pada 2026, peserta di Jakarta menerima Rp5.729.876 per bulan sesuai UMP saat itu. Besaran untuk penempatan 2027 mengikuti ketentuan periode tersebut, yang belum dijelaskan dalam sumber.



