Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang wajib ditetapkan gubernur paling lambat 21 November 2026. Di Jakarta, Dewan Pengupahan belum mencapai kesepakatan dan mengajukan tiga usulan besaran upah kepada Gubernur Pramono Anung, yang berpeluang mengumumkan UMP pada Jumat (20/11/2026).
Formula UMP 2027 menurut Kemnaker
Dalam keterangan resmi pada Kamis (19/11/2026), Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur, menurut Okezone. Komponen dasarnya mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pedoman itu dikirim lewat surat Menaker Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Bagi provinsi dan kabupaten/kota yang sudah memiliki upah minimum pada 2026, penghitungan 2027 memakai formula penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Formula itu mengalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan nilai alfa. Nilai alfa berada pada rentang 0,50 hingga 1 dan mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,”
— Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan pengupahan.
Dewan Pengupahan Jakarta ajukan tiga usulan
Sebelumnya, Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026), menyebut pembahasan tripartit masih alot karena tiap pihak bertahan pada nilai alfa yang diyakininya. Ia memberi tenggat hingga Jumat (20/11/2026), menurut iNews, dan menyatakan Pemprov DKI mengambil posisi di tengah sebagai fasilitator.
Menurut VIVA, sidang Dewan Pengupahan DKI pada Rabu berlangsung sejak pagi hingga sore dan belum menghasilkan satu angka yang disepakati. Karena itu, unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah mengajukan besaran upah masing-masing, dengan nilai alfa yang berbeda. Judul VIVA menyebut ketiga usulan itu tembus Rp6,2 juta. Teks yang tersedia tidak merinci angka atau nilai alfa tiap unsur.
“Namun karena tidak ada kesepakatan ketiga belah pihak, ya, maka kami masing-masing unsur mengajukan besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta.”
— Nurjaman, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta dan anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha
Nurjaman menyebut rekomendasi dewan kemungkinan diserahkan kepada gubernur pada Kamis (19/11/2026). Karena 21 November jatuh pada Sabtu yang libur, ia memperkirakan penetapan keluar Kamis malam atau Jumat. Waktu pastinya, katanya, belum ia ketahui.
Latar: tenggat nasional dan harapan pengusaha
Pada Selasa (17/11/2026), Yassierli menyatakan optimistis gubernur memenuhi tenggat 21 November, menurut CNN Indonesia. Ia merujuk sosialisasi kepada kepala dinas pada 13 November dan pertemuan di Kementerian Dalam Negeri pada 16 November. Para gubernur disebut menyatakan siap menetapkan UMP sesuai jadwal.
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dijadwalkan lima hari kemudian, yakni 26 November 2026. Dewan Pengupahan Daerah, yang terdiri dari pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah, memberi rekomendasi, sedangkan gubernur memutuskan kebijakan akhir.
Di sisi pengusaha, Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani kepada Republika (17/11/2026) meminta dialog tripartit yang terbuka dan berbasis data. Ia juga meminta kejelasan penentuan indeks pada rentang 0,5 hingga 1 serta metodologi penghitungan KHL agar ada kepastian hukum.
Apa artinya bagi pekerja dan pengusaha
Besaran UMP Jakarta 2027 yang final belum diumumkan di sumber-sumber ini. Angka resmi bergantung pada keputusan Pramono setelah mempertimbangkan ketiga usulan Dewan Pengupahan. Untuk wilayah lain, penetapan mengikuti batas 21 November dengan formula dan nilai alfa 0,50 hingga 1 yang sama.



