Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah Ombudsman RI menemukan bangunan berfasilitas setara apartemen di area lapas. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan menyampaikan hal itu dalam konferensi pers pada Sabtu (26/9/2026), menurut CNN Indonesia.

Alasan penonaktifan lima pejabat Lapas Cibinong

Menurut Rudi, penonaktifan bertujuan memudahkan pemeriksaan atas dugaan tanggung jawab para pejabat terkait keberadaan fasilitas tersebut. Kelimanya akan diperiksa untuk mengetahui bagaimana fasilitas itu bisa ada dan digunakan di dalam lapas.

“Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,”

— Rudi Setiawan, Inspektur Jenderal Kementerian Imipas

VIVA melaporkan, kelima pejabat itu adalah Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum. Rudi juga berharap pemeriksaan selesai lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan, dengan hasil yang lebih lengkap dan menyeluruh, seperti dilaporkan iNews.

Temuan Ombudsman: hunian mewah di area lapas

Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu, 23 September 2026. Menurut VIVA, tim menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah di bagian belakang lapas dengan ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan pendingin ruangan di beberapa ruangan.

Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati menyebut seseorang mengaku warga binaan dan mengaku membayar untuk menempati bangunan itu, tanpa menyebut nominal, menurut BBC News Indonesia. CNN Indonesia melaporkan, permintaan keterangan sempat terhalang petugas. Tim juga menemukan kulkas berisi minuman keras serta gym yang sedang dibangun. CNN menyebut ada rencana fasilitas minigolf, sedangkan BBC mencatat keterangan Ombudsman tentang simulator golf yang sedang dibangun dan kolam.

Anggota Ombudsman Fikri Yasin, dalam konferensi pers Kamis (24/9/2026), menyebut ada pula mobil mewah di kawasan itu, antara lain Toyota Alphard dan Fortuner. Ia menilai hal itu tidak lazim bagi narapidana biasa, tetapi belum dapat memastikan apakah ada narapidana kelas kakap yang menghuninya.

Rekomendasi Ombudsman dan penjelasan pemerintah

Menurut BBC News Indonesia, Ombudsman merekomendasikan agar Kementerian Imipas mengembalikan warga binaan yang berada di luar blok tahanan, menindak petugas yang menghalangi kerja mereka, dan merobohkan bangunan yang tidak semestinya ada. Ombudsman juga akan mengkaji ada tidaknya maladministrasi, termasuk siapa penerima pembayaran dan pemilik bangunan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyatakan lokasi itu adalah area asimilasi, dahulu bernama Sarana Asimilasi dan Edukasi, yang memuat beberapa rumah dinas jabatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan pihaknya membentuk tim untuk memeriksa sarana, prasarana, dan administrasi di lapas tersebut.

Saat meninjau lokasi pada Jumat (25/9/2026), Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan akan mendalami apakah rumah pegawai itu dipakai sesuai peruntukan. Ia menegaskan akan mencopot pejabat yang terlibat bila penyalahgunaan terbukti. Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menyebut tempat itu sebenarnya tempat tinggal karyawan lapas.

Tanggapan Menko dan DPR

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan bertindak bila ada pelanggaran oleh pejabat atau petugas. Ia meminta kejelasan apakah bangunan itu rumah pegawai, tempat asimilasi, atau fasilitas mewah bagi narapidana yang sanggup membayar.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menyatakan komisinya memanggil Ditjenpas, Kalapas Cibinong, dan Ombudsman pada Senin, 28 September 2026 untuk mengonfirmasi dua penjelasan yang berbeda. Ketua Komisi XIII Willy Aditya menilai temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh sistem pemasyarakatan.

Apa selanjutnya

Pemeriksaan internal Kementerian Imipas masih berjalan dan Ombudsman menyiapkan kajian. Sumber pemberitaan belum menyebut status hukum pihak mana pun. Penonaktifan adalah langkah selama pemeriksaan, bukan penetapan bersalah.