Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026). Dalam kunjungan itu, Komisi XIII menemukan fasilitas terlarang di sel hunian dan mengawal pembongkaran bangunan tanpa izin. Lima pejabat struktural lapas sebelumnya telah dinonaktifkan.
Temuan Komisi XIII DPR di Lapas Cibinong
Menurut VIVA, kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar dan didampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi beserta anggota komisi. Kunjungan ini menindaklanjuti rapat dengar pendapat dengan Ditjenpas pada Senin (28/9/2026) yang mengklarifikasi temuan inspeksi mendadak Ombudsman RI. Temuan itu berbeda dengan hasil pemeriksaan awal Ditjenpas.
Di dalam sel hunian, rombongan menemukan kulkas, televisi, kasur empuk, sofa, dan beberapa botol minuman beralkohol jenis bir. Tercatat pula 10 dari 13 bangunan mewah di kawasan itu tidak memiliki izin operasional dan bukan aset negara. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengonfirmasi pembangunannya tidak bersumber dari APBN.
Pembongkaran dikawal dan desakan pembenahan
Komisi XIII tidak hanya meninjau, tetapi juga mengawal pembongkaran bangunan tanpa izin di lokasi. Pembongkaran dilakukan dengan pencatatan dan penyegelan barang bukti secara ketat.
“Pembongkaran ini adalah pesan tegas bahwa tidak ada tempat bagi fasilitas ilegal dan praktik istimewa di lapas. Kami mengawal langsung proses ini agar berjalan transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih,”
— Dewi Asmara, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI (F-Partai Golkar)
Dewi menegaskan kasus ini tak sebatas pelanggaran fasilitas, tetapi menyangkut integritas, akuntabilitas, dan prinsip keadilan. Lapas Cibinong sebelumnya menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Komisi XIII mendesak evaluasi tidak berhenti pada penonaktifan pejabat, tetapi mencakup pembenahan total sistem pengawasan, transparansi pengelolaan Barang Milik Negara, dan penegakan disiplin pegawai. Seluruh temuan akan menjadi masukan bagi Panitia Kerja Pemasyarakatan yang dibentuk Komisi XIII sejak enam bulan lalu.
Baca jugaOmbudsman Absen di RDP DPR Bahas Temuan Kluster Mewah Lapas Cibinong
Latar: sidak Ombudsman dan lima pejabat dinonaktifkan
Ombudsman menemukan bangunan berfasilitas menyerupai apartemen saat sidak pada Rabu (23/9/2026). Menurut Republika, foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin terpajang di salah satu fasilitas itu. Anggota ORI Syafrida Rasahan, Selasa (29/9/2026), menyebut dugaan sementara Jimmy menempatinya, namun hal itu masih didalami dan hasilnya diminta ditanyakan ke Kemenimipas.
Dalam rapat dengan Komisi XIII pada Senin (28/9/2026), Dirjen Pemasyarakatan Mashudi menyatakan bingkai foto Jimmy Masrin merupakan barang hasil razia keamanan.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan pada Sabtu (26/9/2026) bahwa lima pejabat struktural dinonaktifkan untuk diperiksa. Mereka adalah Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.
Menurut pantauan Tribunnews sekitar pukul 08.43 WIB pada hari kunjungan, gerbang utama lapas tertutup dan dijaga belasan petugas lapas serta personel kepolisian. Jadwal kunjungan keluarga warga binaan ditiadakan, dan awak media belum boleh masuk sebelum rombongan DPR tiba.



