Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyatakan bangunan berfasilitas mirip apartemen di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, adalah rumah dinas jabatan. Ombudsman RI, sebaliknya, menduga kuat ada fasilitas khusus bagi beberapa warga binaan. Perbedaan versi itu mengemuka pada Kamis (24/9/2026), sehari setelah sidak Ombudsman, dan tim Ditjenpas kini memeriksa lokasi.

Kanwil Ditjenpas Jabar: itu rumah dinas jabatan

Dalam konferensi pers di Lapas Cibinong, menurut detikNews, Yudi menyebut lokasi yang didatangi Ombudsman adalah area asimilasi yang dulu bernama Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Di sana, katanya, ada beberapa rumah dinas jabatan.

“Jadi rumah yang didatangi oleh Tim Ombudsman adalah rumah-rumah dinas jabatan yang memiliki SK Rumah Jabatan”

— Yudi Suseno, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat

Yudi menambahkan, tim kanwil masih mendalami situasi di lapas. Bila di area asimilasi ditemukan hal yang tidak semestinya, pimpinan berkomitmen memeriksa dan menindak secara proporsional sesuai aturan.

Temuan Ombudsman di lokasi

Tempo melaporkan Ombudsman sekitar satu jam berdebat dengan petugas karena tidak diizinkan masuk ke area sel pada Rabu, 23 September 2026. Tim lalu duduk di kafe di dalam kawasan lapas dan memperhatikan sebuah pintu berpagar cokelat tak jauh dari sana.

Menurut detikNews, area berpagar kayu itu berjarak sekitar 100 meter dari kantin dan memuat rumah dinas Kepala Lapas. Di dalamnya ada bangunan seperti homestay berdinding seng biru, rumah petak, rumah menyerupai vila, dan rumah bergaya klaster. Petugas, kata Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati, menyebut bangunan itu rumah asimilasi.

Di dalam rumah, tim mendapati sofa, televisi, meja makan, dan kulkas berisi minuman keras. Rumah itu dihuni warga binaan; satu penghuni mengaku sebagai warga binaan, sedangkan yang lain kabur saat Ombudsman datang. Menurut JPNN, Ombudsman juga mencatat pendingin ruangan, dapur, dan kamar berkategori suite serta deluxe.

Kompleks itu, menurut detikNews, memiliki area parkir dengan dua mobil mewah, simulator golf yang sedang dibangun, gym, dan kolam. Jalan pembuangan sampah di belakang parkiran tidak berpagar dan menjadi akses keluar masuk kendaraan. Syafrida menilai hal ini menunjukkan pengamanan longgar dan berpotensi memungkinkan tahanan keluar masuk.

“Jadi diduga kuat menurut kami di Lapas Cibinong terdapat fasilitas khusus untuk beberapa warga binaan”

— Syafrida Rachmawati, Anggota Ombudsman RI

Menurut VIVA, kasus ini kini masuk tahap investigasi Ombudsman untuk mengetahui siapa penghuninya dan sejak kapan fasilitas itu dibangun.

Ditjenpas bentuk tim, Yusril janji sanksi

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, menurut detikNews, menyatakan Ditjenpas membentuk tim untuk memverifikasi sarana, prasarana, administrasi, serta standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong. Ia menyebut pihaknya menghormati pengawasan Ombudsman, tetapi semua informasi perlu diverifikasi utuh.

“Namun, kami tidak akan mendahului hasil pemeriksaan”

— Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Mashudi menyatakan pelanggaran oleh petugas, bila terbukti, akan ditindak sesuai ketentuan. Pemeriksaan akan mencakup status dan peruntukan sarana, administrasi penugasan warga binaan, serta keterangan pihak terkait.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menurut Tribunnews, menyebut ada tiga kemungkinan: rumah pegawai, tempat asimilasi narapidana menjelang bebas, atau fasilitas mewah bagi narapidana tertentu yang sanggup membayar. Ia berjanji sanksi bagi pejabat atau pegawai yang bersalah mengadakan fasilitas itu, terlebih mengomersialkannya, dan meminta Ombudsman mengklarifikasi terbuka bila temuannya keliru.

Desakan Komisi XIII DPR

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya, menurut VIVA, menyatakan komisinya akan memanggil pihak terkait dalam masa sidang. Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira, menurut JPNN, meminta Menteri Imipas Agus Andrianto dan Dirjen Pemasyarakatan menindak tegas Kepala Lapas serta petugas yang terlibat. Andreas menyatakan identitas pengguna dan peruntukan fasilitas belum dapat dipastikan.

Sumber-sumber yang dirujuk artikel ini belum memuat hasil pemeriksaan tim Ditjenpas, hasil investigasi Ombudsman, maupun tanggapan Kepala Lapas Cibinong secara langsung.