Komisi XIII DPR mengunjungi Lapas Cibinong, Bogor, Rabu (30/9/2026), menemukan fasilitas terlarang di sel dan mengawal pembongkaran bangunan tanpa izin. Lima pejabat lapas sebelumnya dinonaktifkan.
Komisi XIII DPR menggelar rapat dengar pendapat pada Senin (28/9/2026) untuk membahas temuan Ombudsman soal kluster hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, namun Ombudsman RI tidak hadir.
Kementerian Imipas menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong, Bogor, termasuk kalapas, agar pemeriksaan atas temuan Ombudsman soal hunian berfasilitas mewah bisa berjalan.
Kakanwil Ditjenpas Jabar Yudi Suseno menyebut hunian mirip apartemen di Lapas Cibinong adalah rumah dinas, sedangkan Ombudsman menduga kuat ada fasilitas khusus warga binaan; tim Ditjenpas memeriksa.