Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kabar di media sosial tentang kewajiban pengusaha menyetor Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada Danantara tidak benar. Menurut Okezone, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyampaikan hal itu di Jakarta pada Senin (16/11/2026). Pemerintah, katanya, belum menunjuk lembaga pengelola dana tersebut.
Kemnaker bantah isu setoran DCP ke Danantara
Indah menegaskan Kemnaker tidak pernah menyatakan Danantara akan menjadi pengelola DCP. Kemnaker juga tidak pernah mengatakan akan mengelola dana itu sendiri. Menurut dia, penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola belum punya dasar penetapan resmi dari pemerintah.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon”
— Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker
Ketentuan DCP berasal dari Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Karena itu, menurut Indah, aspek teknisnya belum final. Ada perbedaan hari antarmedia: Okezone menulis keterangan itu disampaikan Senin, sedangkan ANTARA menulis Minggu.
Perbedaan dengan kabar yang dirujuk pengamat
Dalam laporan Liputan6, pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar merujuk pemberitaan media yang menyebut Dirjen PHI dan Jamsos menyatakan Danantara sebagai pengelola. Pernyataan itu berbeda dengan penegasan Kemnaker yang dimuat Okezone dan ANTARA. Sumber yang kami rujuk tidak merinci pemberitaan yang dimaksud Timboel.
Liputan6 juga menulis bahwa UU tersebut mengamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) yang antara lain mengatur lembaga pengelola, dengan pengelolaan DCP dilakukan terpusat oleh lembaga pemerintah. Menurut VIVA, Kemnaker sebelumnya menyebut lembaga pengelola akan ditunjuk dalam waktu dekat.
Pandangan pengamat: DCP lindungi pekerja kena PHK
Timboel menilai DCP menjadi salah satu solusi perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Menurut dia, putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap kerap sulit dieksekusi karena pengusaha tidak mau membayar kompensasi, meski ada sanksi pidana.
“Pekerja akan terlindungi untuk mendapatkan kompensasi PHK (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Pengantian Hak) ketika mengalami PHK dan berhak mendapatkan kompensasi PHK,”
— Timboel Siregar, pengamat ketenagakerjaan
Ia berpendapat DCP juga membantu pekerja bila perusahaan pailit atau pemiliknya kabur ke luar negeri. Bagi pengusaha, DCP disebutnya dapat menghindarkan dari delik pidana dan kesulitan arus kas saat harus membayar kompensasi PHK.
Usulan BPJS Ketenagakerjaan dan keberatan atas Danantara
Timboel mengusulkan pengelolaan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya, lembaga itu berpengalaman mengelola dana pekerja di lima program jaminan sosial, sinkronisasi data kepesertaan lebih mudah, dan pengelolaannya berpegang pada sembilan prinsip SJSN. Ia juga menyebut dana amanat itu dijamin APBN bila terjadi gagal bayar klaim.
Sebaliknya, Timboel menilai pengelolaan oleh Danantara berpotensi menimbulkan masalah. Ia menyebut laporan keuangan Danantara belum bisa diakses publik dan CEO-nya tidak dipilih lewat seleksi publik. Ia juga mengaku tidak yakin imbal hasil akan setara bunga deposito bank pemerintah. Ini pendapat pribadinya; sumber yang kami rujuk belum memuat tanggapan Danantara. Usulan tersebut juga belum menjadi keputusan pemerintah.
Apa itu DCP dan tenggat Oktober 2027
Menurut VIVA, Pasal 253 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Dana itu dititipkan ke lembaga pemerintah yang ditunjuk, bukan disimpan dan dikelola sendiri oleh perusahaan. Perusahaan harus memperhitungkan potensi pesangon sejak merekrut pekerja berstatus PKWTT atau pekerja tetap.
Dalam sosialisasi UU pada Jumat, 13 November 2026, Indah mengatakan skema ini bertujuan memastikan pekerja yang terkena PHK tetap menerima pesangon. VIVA menulis perusahaan diberi masa transisi hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana cadangan kepada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
Apa artinya bagi perusahaan dan pekerja
Bagi perusahaan, kewajiban ini berarti perhitungan likuiditas untuk pesangon harus dimulai sejak pekerja tetap direkrut, dan dana disetor ke lembaga pengelola sesuai ketentuan. Namun, karena pengelola dan aturan teknis belum ditetapkan, tata cara setoran belum dapat dipastikan.
Bagi pekerja, Indah berharap pengelolaan dana oleh lembaga pemerintah mencegah pekerja terkena PHK tanpa menerima pesangon. Kemnaker meminta masyarakat, khususnya pengusaha dan pekerja/buruh, merujuk penjelasan resmi pemerintah dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi.
Apa yang belum jelas dan langkah selanjutnya
Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali konsultasi publik dengan pengusaha, pekerja/buruh, dan pihak terkait. Aturan itu diharapkan mengatur mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, lembaga pengelola, dan pertanggungjawaban. Menurut Indah, setiap perkembangan akan diumumkan resmi setelah pembahasan dan penetapan aturan tersebut. Sumber yang kami rujuk belum memuat besaran iuran atau setoran.



