Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026), menanggapi sorotan publik. Di hari yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI siap mengelola hutan kota itu menjadi kebun raya jika UI memintanya.
Polemik bermula dari pengumuman Saifullah atau Gus Ipul sehari sebelumnya. Berikut rangkuman keterangan Kemensos, Pemprov DKI, dan UI.
Kemensos tegaskan lokasi bukan di hutan kota
Menurut VIVA, Saifullah menyebut kawasan Hutan Kota UI akan tetap dipertahankan sesuai fungsinya. Sekolah direncanakan berdiri di lahan kampus yang berbatasan langsung dengan hutan kota, di sisi wilayah DKI Jakarta. Ia juga membantah kabar bahwa area hutan kota akan dipakai.
“Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan”
— Saifullah Yusuf, Menteri Sosial
Saifullah menjelaskan Kemensos meminta UI mencarikan lahan sekitar delapan hektare untuk Sekolah Rakyat bagi warga DKI. Sekolah itu dirancang menampung siswa SD, SMP, hingga SMA; VIVA menyebut lebih dari 3.000 siswa, sedangkan Republika menyebut sekitar 3.000 siswa.
UI sempat menawarkan lahan di Rawamangun dan Cawang, tetapi dinilai terlalu sempit. VIVA melaporkan keduanya masing-masing sekitar 1,5 hektare. Republika mencatat angka berbeda dari Gus Ipul: sekitar 2,5 hektare di Rawamangun dan 1,5 hektare di Cawang. Karena butuh area luas, lahan kampus yang berimpitan dengan hutan kota dipilih sementara.
Dari pengumuman Senin hingga ralat Selasa
Pada Senin (16/11), seusai bertemu Pramono di Balai Kota, Gus Ipul menyebut Hutan Kota UI seluas lebih dari 100 hektare dan sekitar 8 hektare untuk Sekolah Rakyat. Pada Selasa (17/11), ia menyebut ucapan itu keliru. Menurutnya, lokasinya di bagian kampus yang berimpitan dengan hutan.
UI pada hari yang sama lewat pernyataan resmi juga menyatakan sekolah tidak dibangun di dalam hutan kota. Menurut UI, lahan yang dikelolanya adalah tanah negara yang dapat dipakai untuk pendidikan publik bila negara membutuhkan, dan lokasi pasti belum ditetapkan. UI menyebut penentuan lokasi masih memerlukan survei kesiapan, kajian kelayakan, dan pengecekan kesesuaian lahan.
“Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan”
— Erwin Agustian Panigoro, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI
Syarat dan tahapan sebelum pembangunan
Saifullah menyebut opsi lahan itu belum menjadi pilihan akhir. Tim gabungan Kemensos, UI, dan Pemprov DKI akan lebih dulu melakukan pengecekan lapangan dan verifikasi administrasi, sebelum masuk ke perjanjian kerja sama (PKS).
- Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
- Kepastian lokasi bebas dari kawasan rawan bencana.
- Kesesuaian dengan aturan tata ruang.
- Estimasi waktu pemenuhan seluruh syarat: enam bulan hingga satu tahun.
Bila lokasi sesuai dan semua syarat terpenuhi, Gus Ipul menyebut pembangunan direncanakan tahun depan. Ia menyambut baik kritik masyarakat dan menyatakan masukan publik menjadi bahan pertimbangan. Menurut dia, rencana sengaja diumumkan agar bisa didiskusikan.
Gus Ipul juga menyebut pemerintah sudah membangun sekitar 100 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Menurut dia, setiap pembangunan melalui persyaratan yang sangat rumit. Ia menegaskan sekolah tidak akan dibangun di daerah yang melanggar aturan atau rawan bencana.
Rencana kebun raya dan lokasi pengganti dari Pemprov DKI
Pramono mengaku terkejut rencana sekolah dikaitkan dengan hutan kota. Menurut dia, UI menghubungi Pemprov DKI karena biaya pengelolaan hutan kota cukup tinggi, dan DKI menyatakan bersedia membantu jika diminta atau diberi kewenangan. Ia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat adalah kewenangan pemerintah pusat, dan DKI mendukung penuh programnya.
“Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau lebih banyak”
— Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta
Jika terwujud, Jakarta memiliki dua kebun raya: Kebun Raya Mangrove di Jakarta Utara dan satu di kawasan UI. Pramono menyebut kebun raya itu dapat dipakai untuk edukasi dan pelatihan, serta dekat dengan kampus sehingga berbagai hal tentang hutan kota atau kebun raya bisa dipelajari.
Pramono juga menyebut luas ruang terbuka hijau Jakarta masih di bawah 30 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga tidak boleh ada kawasan hijau yang berubah menjadi bukan ruang terbuka hijau.
Untuk Sekolah Rakyat, Pemprov DKI mengaku telah mengusulkan secara resmi dua lokasi masing-masing sekitar 2 hektare, di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Lokasi di Jakarta Timur disebut berada di Cakung, sedangkan lokasi di Jakarta Barat belum diungkap. Usulan itu menyusul tambahan kuota dari Presiden Prabowo Subianto. Pramono menambahkan, Pemprov DKI sebelumnya juga membantu kebutuhan lahan untuk Sekolah Rakyat yang sudah berdiri di ibu kota.
Kemensos dan Pemprov DKI juga sepakat memperluas Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta dengan merelokasi panti sosial milik Pemprov. Sekolah Rakyat di Margaguna, Jakarta Selatan, juga direncanakan diperluas.
Gus Ipul menyatakan, jika lokasinya ternyata di hutan kota, dirinya, Pramono, dan UI sama-sama menolak. Pengelolaan Hutan Kota UI oleh Pemprov DKI, menurut Pramono, bergantung pada permintaan UI atau pemberian kewenangan kepada Pemprov.



