Pemerintah tidak akan menyusun APBN tambahan untuk membiayai rencana pendidikan gratis. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pendanaannya diambil dari alokasi pendidikan dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang berjumlah sekitar Rp820,9 triliun. Ia menyampaikannya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Berikut penjelasan tentang apa yang sudah disampaikan pemerintah, dari mana uangnya, dan apa yang masih dihitung.
Apa yang dimaksud program pendidikan gratis
Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Presiden Prabowo berkomitmen menyediakan layanan pendidikan gratis bagi murid sekolah negeri. Layanan itu dimulai sejak taman kanak-kanak dan mencakup pendidikan dasar serta menengah. Mu'ti menyampaikannya seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari yang sama.
Republika melaporkan, Presiden sebelumnya meminta jajaran kabinet merumuskan rencana menyeluruh dan mengkaji kebutuhan keuangan untuk pendidikan gratis dari taman kanak-kanak hingga universitas negeri. Mu'ti mengaitkan komitmen ini dengan Asta Cita keempat Presiden.
“Komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri adalah bagian dari komitmen bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan bermutu dalam rangka melaksanakan Asta Cita yang keempat Bapak Presiden Prabowo Subianto”
— Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Kebijakan serupa berlaku untuk madrasah negeri. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa prinsip layanan gratis di sekolah negeri juga diterapkan di madrasah negeri, yang berada di bawah Kementerian Agama.
Baca jugaPrabowo Panggil Sejumlah Menteri, Bahas Rencana Sekolah Negeri dan PTN Gratis
Dari mana dana pendidikan gratis berasal
Nazara menjelaskan bahwa RAPBN 2027 mengalokasikan sekitar Rp820,9 triliun untuk sektor pendidikan. Menurut Republika, angka itu setara sekitar 45,97 miliar dolar AS dan telah memenuhi amanat konstitusi tentang alokasi 20 persen belanja negara untuk pendidikan.
Karena dananya berasal dari pagu yang sudah ada, pemerintah menilai tidak diperlukan pos anggaran yang benar-benar baru. Total anggaran pendidikan diproyeksikan berada di kisaran Rp820 triliun hingga Rp824 triliun, atau sekitar 45,92 miliar dolar AS hingga 46,14 miliar dolar AS.
“APBN selalu mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana mendesain pemanfaatan anggaran ini dengan tepat, yang jumlahnya melebihi Rp800 triliun”
— Suahasil Nazara, Menteri Keuangan
Mengapa anggaran perlu didesain ulang
Yang dibahas pemerintah bukan sekadar jumlah, melainkan pemanfaatannya. Nazara mengatakan pemerintah sedang meninjau bagaimana dana pendidikan disalurkan dan dipakai di berbagai jenjang, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kementerian dan lembaga.
Hasil tinjauan itu akan menjadi dasar untuk mendesain ulang alokasi secara struktural. Tujuannya, menurut laporan Republika, meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Pembagian dana di dalam pagu yang sama itulah yang kini menjadi pokok pembahasan.
Baca jugaPemerintah Kaji Anggaran untuk Wujudkan Pendidikan Gratis SD hingga PTN
Mengapa kebijakan ini penting
Republika menyebut program ini sebagai upaya yang ambisius. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari komitmen Presiden memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
Dari sisi keuangan negara, sumber dana menjadi inti persoalan. Dengan tidak menambah APBN, pemerintah bertumpu pada alokasi 20 persen untuk pendidikan yang menurut Nazara selalu tersedia dalam APBN. Pertanyaan yang ia ajukan adalah bagaimana memanfaatkan dana yang sudah ada dengan tepat.
Bagaimana dengan guru dan perguruan tinggi negeri
Selain akses, pemerintah menaruh perhatian pada mutu guru. Menurut Mu'ti, Presiden mengarahkan agar kualitas guru terus diperkuat lewat berbagai program pelatihan, dan pembiayaannya diupayakan dipenuhi melalui APBN.
Untuk jenjang perguruan tinggi negeri, perhitungan belum tuntas. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kementeriannya masih menghitung kebutuhan pendanaan yang tepat untuk memperluas program gratis ke kampus negeri.
“Kami saat ini sedang menghitung angkanya, itulah sebabnya kami mengadakan rapat hari ini untuk membahas skema, tahapan, dan detail lainnya”
— Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Apa yang belum jelas
Sumber yang tersedia belum memuat sejumlah rincian penting. Belum disebutkan berapa biaya total program, berapa bagian dari anggaran pendidikan yang akan dipakai, kapan tiap jenjang mulai gratis, dan apa saja komponen biaya yang ditanggung, misalnya apakah hanya pungutan sekolah atau juga kebutuhan lain.
Pemerintah juga belum menjelaskan bagaimana skema berjalan di sekolah swasta. Pernyataan para menteri berfokus pada sekolah dan madrasah negeri serta perguruan tinggi negeri.
Ada pula perbedaan cakupan dalam pemberitaan. Republika menggambarkan rencana ini membentang dari taman kanak-kanak hingga universitas negeri, sedangkan pernyataan Mu'ti yang dikutip JPNN menekankan pendidikan dasar dan menengah yang dimulai dari taman kanak-kanak. Perguruan tinggi negeri masih berada pada tahap penghitungan di kementerian terkait.
Apa selanjutnya
Pembahasan anggaran 2027 masih berlangsung. Menurut Nazara, fokus pemerintah saat ini adalah mendesain penggunaan dana yang tersedia secara optimal.
“Kami sedang membahas anggaran 2027; dengan jumlah spesifik yang tersedia ini, fokusnya adalah bagaimana mendesainnya secara optimal”
— Suahasil Nazara, Menteri Keuangan
Skema, tahapan, dan detail program, terutama untuk perguruan tinggi negeri, masih dalam pembahasan.
