Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati pemangkasan anggaran subsidi energi dalam Rancangan APBN 2027 menjadi Rp261,50 triliun. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Angka tersebut lebih rendah Rp11,44 triliun dari usulan awal RAPBN 2027 sebesar Rp272,94 triliun. Menurut Ketua Banggar DPR Said Abdullah, nilai yang disepakati masih di atas outlook realisasi subsidi energi 2026 sebesar Rp227,25 triliun.

Rincian subsidi energi dalam APBN 2027

Said merinci bahwa subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram (kg) disepakati sebesar Rp131,39 triliun. Nilai itu lebih rendah Rp11,4 triliun dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp142,8 triliun.

Subsidi tersebut terdiri dari subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp103,05 triliun. Adapun subsidi tetap untuk minyak solar ditetapkan Rp1.000 per liter.

“Alokasi subsidi energi sebesar Rp261.502,2 miliar lebih rendah Rp11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp272.945,3 miliar,”

— Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI

Di luar BBM dan LPG, subsidi listrik tahun berjalan tetap Rp117,84 triliun. Subsidi listrik kurang bayar tahun 2025 juga tetap Rp12,26 triliun. Kedua pos itu disepakati sama dengan usulan awal pemerintah.

Alasan pemangkasan: volume penyaluran turun

Menurut Said, anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg dipangkas karena kuota volume penyaluran berkurang. Ia menyebut penurunan itu terutama dipengaruhi volume LPG tabung 3 kg dan solar bersubsidi.

Volume BBM yang disepakati sebesar 19.561 ribu kiloliter (KL), sedangkan volume LPG sebesar 8.000 ribu metrik ton (MT). Sumber yang dirujuk tidak menjelaskan lebih jauh dasar penurunan kuota tersebut.

Postur APBN 2027 yang ikut disepakati

Pemangkasan subsidi ini menjadi bagian dari persetujuan postur RUU APBN 2027 pada pembicaraan tingkat I. Menurut Katadata, belanja negara disepakati Rp4.106,26 triliun, sementara pendapatan negara Rp3.435,1 triliun. Defisit ditetapkan Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah dan Banggar juga menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan US$75 per barel, dengan lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari.

Berdasarkan data CNBC Indonesia, belanja kementerian/lembaga naik menjadi Rp1.556,89 triliun dari usulan Rp1.504,74 triliun. Belanja non-kementerian/lembaga turun menjadi Rp1.814,36 triliun dari Rp1.857,45 triliun.

Tanggapan Menteri Keuangan

Rapat kerja ini berlangsung setelah pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara. Suahasil menyatakan kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur.

“Defisit 2,4% terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya. APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kita upayakan untuk kredibel,”

— Suahasil Nazara, Menteri Keuangan

Suahasil juga mengatakan penyusunan RAPBN 2027 berlangsung di tengah konflik global yang tidak mudah. Karena itu, menurut dia, perekonomian Indonesia perlu terus diperkuat, dan ia menilai fundamental ekonomi saat ini cukup baik.

Apa selanjutnya

Said mengatakan hasil rapat hari ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Selasa, 29 September 2026. Rapat paripurna itu akan menentukan apakah RUU APBN 2027 disetujui bersama dan disahkan menjadi undang-undang. Peserta rapat menyatakan sepakat melanjutkan hasil pembahasan ke tahap tersebut.