Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah perlu mengkaji kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum mewujudkan wacana pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri, sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah mulai menghitung kebutuhan pembiayaan untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri, mulai dari SD hingga universitas negeri, harus gratis dan tidak boleh menjadi beban masyarakat. Ia menyampaikan hal itu saat berpidato pada acara peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta pada Jumat malam, 18 September. Prabowo menyebut akan segera menggelar rapat terbatas guna membahas langkah mewujudkan kebijakan tersebut.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis.”
— Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia
Terkait sumber pendanaan kebijakan tersebut, Prabowo menyebut salah satunya bisa berasal dari pengembalian uang negara yang selama ini dikorupsi atau dicuri.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri.”
— Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia
Kajian Anggaran oleh DPR
Menurut Puan, biaya pendidikan dari tingkat SD hingga SMP sejauh ini sudah gratis. Meski demikian, ia menekankan bahwa APBN perlu diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara sebelum kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi diputuskan. Puan sendiri menyebut soal kekuatan APBN saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai wacana ini.
“Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN.”
— Puan Maharani, Ketua DPR RI
Puan menyebut, sebelum merealisasikan wacana dari Presiden itu, DPR masih perlu memperhitungkan lebih dulu situasi ekonomi dunia dan kapasitas anggaran negara saat ini.
Kemdiktisaintek Hitung Kebutuhan Biaya
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pihaknya telah mulai menghitung kebutuhan standar pembiayaan untuk setiap mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai tindak lanjut arahan Presiden.
“Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi.”
— Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Di luar penghitungan biaya per mahasiswa, Brian menuturkan lembaganya juga tengah memetakan kondisi tiap PTN, mencakup kebutuhan masing-masing kampus dan jumlah mahasiswanya, guna memperoleh gambaran kebutuhan anggaran yang lebih utuh. Nantinya, hasil kajian itu akan disampaikan kepada Presiden sebagai pertimbangan dalam merancang skema serta jadwal pelaksanaan kebijakan.
Brian menjelaskan, penerapan langsung akan diupayakan bila seluruh syarat sudah rampung dipenuhi. Sebaliknya, apabila kondisinya belum siap, pemerintah menyiapkan opsi penerapan berjenjang dari tahun 2027 sampai 2029.
Guna memperluas akses ke perguruan tinggi, Kemdiktisaintek turut meninjau ulang sejumlah skema bantuan yang sudah ada, salah satunya Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Peninjauan itu dilakukan agar kelompok masyarakat kurang mampu tetap mendapat peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.
“Intinya, kita ingin optimal dan kita ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu.”
— Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Apa Selanjutnya
Kemdiktisaintek berencana menyerahkan hasil penghitungan dan pemetaannya kepada Presiden Prabowo sebagai acuan penyusunan skema pemberlakuan pendidikan gratis di PTN. Sementara itu, DPR menegaskan masih menanti hasil kajian pemerintah atas kondisi APBN sebelum wacana ini dapat dijalankan sepenuhnya.
