Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi kabar namanya masuk bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut persoalan itu urusan Jakarta dan di luar wewenangnya, saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (13/11/2026).

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto meminta para ketua umum partai koalisi menyiapkan usulan calon wakil presiden dalam waktu satu minggu. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Menurut Tribunnews, Gibran memutuskan berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.

Tanggapan Sri Sultan HB X soal bursa calon Wapres

Menurut Tribunnews dan Okezone, Sultan memilih tidak banyak berkomentar ketika dimintai tanggapan tentang peluangnya mendampingi Prabowo. Ia menegaskan pencalonan wakil presiden berada di ranah pemerintah pusat di Jakarta.

“Ya janganlah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya”

— Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY

Okezone mencatat Sultan juga mengaku khawatir dianggap terlalu mencampuri urusan di luar kewenangannya. Saat ditanya bagaimana sikapnya bila pencalonan itu merupakan panggilan tugas negara, Sultan tidak bersedia menanggapi lebih jauh, menurut Tribunnews.

Daftar nama yang disebut dalam bursa berbeda antarmedia. Tribunnews menyebut Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, dan Mahfud MD, di samping Sultan dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Okezone menyebut enam tokoh lain: Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia. Sumber yang tersedia tidak memuat penetapan resmi nama calon.

Menurut Tribunnews, Pramono menanggapi pertanyaan wartawan dengan tertawa dan jawaban singkat. Sumber yang tersedia tidak memuat pernyataan Pramono yang membenarkan pencalonan.

Hasil pertemuan Prabowo dengan partai koalisi

Informasi pertemuan datang dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas, yang berbicara kepada wartawan seusai acara. Menurut CNBC Indonesia, hadir antara lain Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, dan Zulhas. Tribunnews menambahkan Ketua MPR Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Sekjen PAN Eko Patrio, dan Ketua DPP PAN Bima Arya.

Tribunnews mencatat ada sembilan partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024, terdiri atas empat partai parlemen dan lima nonparlemen. Partai yang bergabung ke pemerintah setelah Pilpres 2024, yakni PKB, NasDem, dan PKS, juga diundang.

“Kita tadi diminta dalam satu minggu, ya, untuk menyiapkan nanti, semua”

— Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN

Menurut JPNN, tiap partai diminta membahas secara internal siapa yang layak diusulkan, dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan bagi nama yang disampaikan kepada Presiden. Zulhas menegaskan semuanya tetap terserah Prabowo.

Belum ada pengumuman nama calon

Zulhas menepis kabar bahwa Prabowo akan mengumumkan calon pada malam pertemuan. Menurut CNBC Indonesia, Presiden lebih dulu berkunjung kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, untuk Tanwir Muhammadiyah, dan ke Manila, Filipina, untuk ASEAN Summit. Setelah itu, partai koalisi akan diundang lagi sepekan kemudian.

“Kalau malam ini Presiden ingin mengumumkan sendiri atau menyetujui kandidat wakil presidennya, itu belum ada”

— Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN

PAN tidak mengajukan kadernya dan menyerahkan keputusan kepada Presiden. Menurut Tribunnews, Demokrat juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, sedangkan seorang politikus Golkar mengusulkan calon berasal dari internal Gerindra atau kalangan nonpartisan. Secara pribadi, kata Zulhas, sosok yang tepat mungkin dari Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo sebagai ketua dewan pembina dan ketua umum.

Rencana Sidang Paripurna MPR dan langkah berikutnya

CNBC Indonesia menyebut Prabowo akan menyampaikan dua sosok calon wakil presiden kepada MPR. Menurut rencana, Sidang Paripurna MPR dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres terpilih digelar pada 2 Desember 2026.

Partai koalisi dijadwalkan kembali berkumpul sekitar sepekan setelah kunjungan kerja Presiden untuk membahas usulan. Nama final yang diajukan ke MPR belum diumumkan dalam sumber yang tersedia.